PANDEGLANG, – Ribuan guru honorer madrasah swasta dari berbagai daerah di Indonesia akan menggelar aksi demonstrasi di depan Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (30/10/2025).
Aksi tersebut merupakan bentuk protes terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai belum adil terkait status dan kesejahteraan tenaga pendidik madrasah swasta.
Koordinator Aksi Nasional, Fahru Rijal, mengatakan, aksi akan diikuti oleh ratusan ribu guru dari jenjang Raudhatul Athfal (RA), Madrasah Ibtidaiyah (MI), Madrasah Tsanawiyah (MTs), hingga Madrasah Aliyah (MA).
“Kami menuntut pemerintah segera merevisi regulasi seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar guru madrasah swasta juga memiliki kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi ASN,” ujar Fahru saat ditemui di Pandeglang, Rabu (29/10/2025).
Dari Provinsi Banten, sekitar 3.000 guru akan berangkat ke Jakarta pada Rabu malam menggunakan 15 bus dan 50 mobil pribadi. Mereka dijadwalkan berkumpul di Masjid Istiqlal sebelum melanjutkan long march menuju Istana Negara.
“Dari Pandeglang sendiri ada sekitar 1.000 guru yang berangkat pukul 22.00 WIB. Kami akan bergabung dengan rekan-rekan dari berbagai provinsi di Masjid Istiqlal sebelum menuju Istana,” kata Fahru.
Ia menegaskan, aksi ini akan berlangsung secara damai. Para peserta berasal dari berbagai provinsi, mulai dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Yogyakarta, Lampung, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua.
Menurut Fahru, tuntutan utama para guru madrasah swasta adalah revisi terhadap Undang-Undang ASN, khususnya pasal yang membatasi peserta seleksi PPPK hanya bagi tenaga pendidik di instansi pemerintah.
“Aturan itu bersifat diskriminatif. Padahal guru madrasah swasta juga berperan besar dalam mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai amanat UUD 1945,” ujarnya.
Banyak guru madrasah swasta, lanjutnya, telah mengabdi selama puluhan tahun namun belum mendapatkan pengakuan sebagai aparatur sipil negara maupun kesejahteraan yang layak.
“Ada yang sudah 30 sampai 35 tahun mengabdi, tetapi belum juga diangkat menjadi ASN. Kami merasa dianaktirikan oleh sistem yang tidak adil ini,” tutur Fahru.
Aksi nasional tersebut berdampak pada kegiatan belajar mengajar di sejumlah madrasah. Di beberapa daerah, termasuk di Pandeglang dan Lebak, kegiatan sekolah akan diliburkan karena sebagian besar guru ikut serta dalam aksi ke Jakarta.
“Kalau semua guru ikut aksi, otomatis madrasah diliburkan. Ini bentuk perjuangan kami memperjuangkan kesejahteraan,” katanya.
Fahru menegaskan, aksi ini bukan bentuk perlawanan terhadap pemerintah, melainkan seruan agar ada keadilan dan pengakuan yang setara bagi seluruh tenaga pendidik.
“Harapan kami sederhana, pemerintah mau mendengar dan merevisi aturan agar tidak ada lagi diskriminasi antara guru negeri dan swasta. Kami juga bagian dari garda depan pendidikan bangsa,” ujar Fahru menutup pernyataannya. (Red)
