SERANG, – Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka belum luput dari sorotan. Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) Serang Raya turun ke jalan, Jumat (23/10/2026), menggelar aksi demokrasi di depan Gedung DPRD Provinsi Banten.
Dalam aksinya, mahasiswa menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai masih menjadi pekerjaan rumah pemerintah. Mulai dari pengawasan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), persoalan anggaran pendidikan, hingga jaminan kebebasan berpendapat.
KAMMI menilai, berbagai program pemerintah perlu dievaluasi secara menyeluruh agar pelaksanaannya tidak melenceng dari tujuan dan benar-benar dirasakan masyarakat.
Salah satu sorotan utama adalah pengelolaan MBG dan Kopdes Merah Putih. KAMMI menilai pengawasan kedua program tersebut masih perlu diperkuat. Bahkan, persoalan sanitasi di sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) turut menjadi perhatian.
“Di dalam dua tahun ini kami memandang masih banyak program-program atau evaluasi untuk Prabowo-Gibran itu sendiri. Yang pertama dari pengelolaan MBG dan Kopdes, terutama di dalamnya pengawasannya harus terus ditingkatkan. Dan perihal sanitasi beberapa SPPG ini masih belum memenuhi sanitasi,” ujar orator aksi.
Tak sekadar melontarkan kritik, KAMMI juga mendesak pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh. Mereka meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) mengaudit pengadaan barang oleh Badan Gizi Nasional (BGN) dan Kopdes Merah Putih demi memastikan transparansi dan akuntabilitas.
Karhutla Minta Status Bencana Nasional
Persoalan lain yang tak kalah disorot adalah kebakaran hutan dan lahan. KAMMI mendesak pemerintah Prabowo-Gibran segera menetapkan karhutla sebagai bencana nasional.
Desakan itu muncul lantaran dampak kebakaran dan kabut asap dinilai telah mengganggu kehidupan masyarakat, terutama warga di wilayah Kalimantan.
“Yang paling mendesak adalah kami mendesak pemerintahan Prabowo-Gibran untuk segera menetapkan status karhutla menjadi bencana nasional. Karena menurut kami banyak hari ini di Kalimantan sana banyak kawan-kawan yang sudah merasakan akibatnya, mulai dari sesak napas, bahkan kawan kami sudah mulai ada yang tidak bersekolah karena efek asap tersebut,” tegasnya.
Selain meminta penetapan status bencana nasional, KAMMI mendesak pemerintah menjatuhkan sanksi tegas kepada korporasi yang terbukti terlibat dalam karhutla.
Bagi mereka, penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Penegakan hukum terhadap pihak yang bertanggung jawab juga harus dilakukan agar persoalan serupa tidak terus berulang.
Anggaran Pendidikan Ikut Disorot
Di sektor pendidikan, KAMMI menyoroti persoalan anggaran yang dinilai perlu diperjelas, terutama terkait alokasi dana pendidikan dan program MBG.
Mereka meminta pemerintah memastikan anggaran pendidikan tidak kehilangan fokus akibat pelaksanaan program lainnya. Penyaluran bantuan pendidikan, seperti Program Indonesia Pintar (PIP) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP) Kuliah, juga diminta mendapat pengawasan ketat agar tepat sasaran.
Tak hanya soal anggaran, KAMMI turut mengingatkan pentingnya menjaga kebebasan berpendapat dan berekspresi. Menurut mereka, ruang demokrasi harus tetap terbuka bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah.
KAMMI menegaskan, aksi tersebut bukan akhir dari perjuangan mereka. Mahasiswa memastikan akan terus mengawal tuntutan yang telah disampaikan dan siap kembali turun ke jalan jika aspirasi mereka tidak mendapat perhatian.
“KAMMI akan terus mengawal ini sampai tuntas dan KAMMI akan menggelar aksi lanjutan jikalau memang tuntutan kami yang hari ini kami perjuangkan, yang hari ini kami aspirasikan tidak diatensi oleh para pimpinan yang ada di gedung,” pungkasnya. (Red)
