Bantenonline.com – Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten terus mengalami penyusutan dalam tiga tahun terakhir.
Namun, di tengah kondisi tersebut, anggaran belanja jasa tenaga ahli justru menunjukkan tren sebaliknya dengan terus meningkat hingga mencapai Rp55,47 miliar pada APBD 2026.
Berdasarkan dokumen APBD Provinsi Banten, alokasi belanja jasa tenaga ahli pada 2024 tercatat sekitar Rp38 miliar.
Angka itu kemudian melonjak menjadi Rp52,38 miliar pada APBD 2025 atau bertambah sekitar Rp14,38 miliar.
Kenaikan kembali terjadi pada APBD 2026. Pemerintah Provinsi Banten mengalokasikan Rp55,47 miliar untuk belanja jasa tenaga ahli atau naik sekitar Rp3,09 miliar dibandingkan tahun sebelumnya.
Secara keseluruhan, anggaran belanja jasa tenaga ahli meningkat lebih dari Rp17 miliar dalam dua tahun terakhir atau sekitar 46 persen dibandingkan 2024.
Kenaikan tersebut berbanding terbalik dengan kondisi APBD Banten yang justru terus menurun. Pada 2024, APBD Provinsi Banten masih berada di angka Rp11,73 triliun.
Nilainya kemudian turun menjadi Rp10,50 triliun pada 2025 dan kembali menyusut menjadi Rp10,27 triliun pada APBD 2026.
Artinya, dalam kurun tiga tahun APBD Banten berkurang sekitar Rp1,46 triliun, sementara anggaran jasa tenaga ahli justru terus mengalami kenaikan setiap tahunnya.
Saat dikonfirmasi mengenai besaran anggaran tersebut, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Mahdani, mengaku masih melakukan pengecekan terhadap rincian belanja yang tercantum dalam dokumen APBD.
“Ini lagi saya cek dulu. Misinya kok sampai Rp52 miliar, nanti saya cek dulu. Lagi dicek anak-anak,” kata Mahdani kepada awak media, Selasa (21/7/2026).
Mahdani mengaku terkejut dengan angka yang muncul dalam data tersebut. Menurutnya, perlu dilakukan verifikasi lebih lanjut untuk memastikan apakah seluruh nilai yang tercantum benar-benar merupakan belanja jasa tenaga ahli.
Saat ditanya mengenai kenaikan anggaran yang jauh lebih besar dibanding beberapa tahun sebelumnya, Mahdani kembali menegaskan bahwa pihaknya masih melakukan penelusuran.
“Iya makanya kok Rp52 miliar kayaknya enggak mungkin. Nanti saya cek dulu. Lagi dicek,” ujarnya.
Menurut Mahdani, ada kemungkinan sejumlah komponen belanja lain masih tergabung dalam kelompok rekening yang sama sehingga memengaruhi nilai total yang terbaca dalam dokumen anggaran.
“Jangan-jangan ada yang tergabung ke situ. Biasa salah baca rekening. Misalnya aset, bensin, mobil, pajak juga ada yang masuk dalam satu rekening. Makanya itu lagi dipisah-pisah dulu,” katanya.
Meski demikian, Mahdani menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat serta-merta melakukan pergeseran anggaran apabila kebutuhan belanja tersebut memang telah direncanakan dan dibutuhkan oleh perangkat daerah.
“Kalau memang benar butuh, ya enggak bisa kita lakukan pergeseran. Tapi sekarang lagi dicek dulu detailnya,” ucapnya.
Belanja jasa tenaga ahli umumnya digunakan untuk mendukung penyusunan kebijakan, kajian teknis, pendampingan program, konsultasi, penelitian, hingga kebutuhan tenaga profesional yang belum tersedia dalam struktur aparatur sipil negara (ASN).
Di sisi lain, sebagian besar organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten telah memiliki aparatur yang menjalankan fungsi perencanaan, penelitian, pengawasan, hingga penyusunan kebijakan.
Hingga berita ini ditulis, BPKAD Provinsi Banten masih melakukan penelusuran terhadap rincian belanja yang masuk dalam kelompok jasa tenaga ahli guna memastikan apakah nilai yang tercantum dalam dokumen APBD benar seluruhnya merupakan belanja jasa tenaga ahli.
Sementara itu, wartawan masih terus menghimpun data terkait sebaran alokasi anggaran tersebut di masing-masing OPD, termasuk menelusuri program serta output yang dihasilkan dari penggunaan anggaran yang nilainya mencapai puluhan miliar rupiah.
