SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya penguatan pendataan dan validasi penerima bantuan sosial (bansos). Ia meminta agar data penerima bansos diperbarui secara berkala dan dipastikan akurat.
Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri Forum Rencana Kerja (Renja) OPD Bidang Kesejahteraan Sosial Tahun 2027 di Dinas Sosial Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (11/2/2026).
“Validasi data itu harus tepat. Data harus terus diperbarui, karena ada masyarakat yang tadinya mapan atau bekerja kemudian tidak bekerja dan miskin. Ada juga yang sebelumnya tidak berpenghasilan lalu sudah bekerja. Ini semua harus di-update,” kata Andra.
Ia meminta Dinas Sosial Provinsi Banten bersama dinas sosial kabupaten/kota memberi perhatian khusus terhadap pembaruan data tersebut. Menurutnya, setiap penerima bantuan harus benar-benar memenuhi kriteria sebagai penerima manfaat.
Andra menyebut forum renja tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pelaksanaan program kesejahteraan sosial, termasuk meningkatkan kualitas penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) secara berkelanjutan.
“Kesejahteraan sosial merupakan salah satu pilar utama pembangunan daerah,” ujarnya.
Menurut Andra, forum itu juga menjadi momentum evaluasi terhadap program yang telah berjalan agar ke depan tidak ada lagi kesalahan data yang merugikan masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana pemerintah daerah hadir melindungi masyarakat miskin dan kelompok rentan, serta memastikan tidak ada warga yang tertinggal,” tambahnya.
Selain pembaruan data, Andra juga mendorong transformasi bansos agar lebih mengarah pada pemberdayaan dan kemandirian masyarakat.
“Bantuan sosial harus diimbangi dengan program pemberdayaan. Kita harus memastikan bantuan yang diberikan berdampak dan mendorong kemandirian penerima manfaat,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten Lukman mengatakan Forum Renja 2027 membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penanganan masyarakat desil 1 hingga desil 5 dalam DTSEN, kebencanaan, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan penyandang disabilitas.
Ia menyebut pihaknya akan terus memperkuat koordinasi lintas pihak guna meningkatkan akurasi data dan efektivitas program.
“Salah satu contohnya pelatihan menjahit dan tata boga untuk disabilitas serta program pemberdayaan lainnya,” pungkas Lukman. (Red)
