SERANG – Kabar kurang menggembirakan datang dari keuangan daerah. Pemerintah Provinsi Banten memproyeksikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2027 akan menyusut hingga Rp1 triliun.
Wakil Gubernur Banten, A. Dimyati Natakusumah, mengungkapkan bahwa sinyal penurunan itu bukan tanpa dasar. Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) telah mencermati tren penerimaan yang terus melemah dalam tiga tahun terakhir.
“Hitungan sudah jelas, per hari dan per bulan. Kemungkinan APBD 2027 pasti turun,” ujarnya usai upacara Hari Otonomi Daerah, Senin (27/4/2026).
Menurut Dimyati, salah satu sumber tekanan terbesar berasal dari sektor pajak kendaraan bermotor. Peralihan masyarakat ke kendaraan listrik, yang mendapatkan insentif pembebasan pajak, ikut menggerus pendapatan dari PKB dan BBNKB.
“PKB dan BBNKB berkurang karena kendaraan listrik,” katanya.
Tak hanya itu, persoalan lain juga muncul dari kebijakan transfer ke daerah (TKD) yang dinilai belum berpihak pada wilayah dengan aktivitas ekonomi besar seperti Banten. Dimyati menilai distribusi anggaran dari pemerintah pusat masih belum proporsional.
“Daerah dengan fiskal besar harus dapat TKD besar, bukan malah dikurangi,” tegasnya.
Di sisi lain, ia juga menyoroti ironi yang selama ini terjadi. Banyak industri berdiri dan beroperasi di wilayah Banten, namun kontribusi pajaknya justru tercatat di luar daerah.
“Industri banyak di Banten, tapi NPWP di Jakarta. Pajaknya masuk ke Jakarta, bukan ke Banten,” keluhnya.
Kondisi ini membuat potensi pendapatan daerah belum tergarap optimal. Pemerintah Provinsi Banten pun mendorong adanya evaluasi kebijakan perpajakan nasional, khususnya terkait penentuan lokasi pembayaran pajak perusahaan.
Jika tren ini terus berlanjut, Banten harus bersiap menghadapi tekanan fiskal yang lebih berat dalam beberapa tahun ke depan, sekaligus mencari strategi baru untuk menjaga stabilitas keuangan daerah.
