Forum KDKMP Pandeglang Desak DPRD Bentuk Pansus Transparansi Anggaran Pelatihan

PANDEGLANG, –Forum KDKMP Desa/Kelurahan Merah Putih Kabupaten Pandeglang mendesak DPRD Pandeglang segera membentuk panitia khusus (Pansus) terkait dugaan ketidaktransparanan penggunaan anggaran pelatihan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Desakan itu disampaikan perwakilan forum, Entis Sumantri, dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi I dan Komisi II DPRD Pandeglang di Gedung Badan Musyawarah (Bamus), Rabu (13/5/2026).

Audiens yang dipimpin Yangto,SH selaku Ketua Komisi II DPRD Pendeglang tersebut, hadir Kepala DPMPD Pandeglang, Taufik Muslim, Kepala DKPP Gunara, dan perwakilan Inspektorat.

Dalam rapat tersebut, Entis mempertanyakan kejelasan pelaksanaan pelatihan manajemen strategis dan inkubasi digitalisasi koperasi desa, khususnya terkait mekanisme penggunaan anggaran kegiatan.

Menurutnya, setiap desa dan kelurahan peserta diwajibkan mengalokasikan dana sebesar Rp14.980.000 untuk mengikuti pelatihan yang digelar di kawasan Hotel Mutiara Carita.

“Kalau dihitung dari total 326 desa dan kelurahan peserta, anggarannya diperkirakan mencapai Rp4,8 miliar. Karena itu kami meminta DPRD segera membentuk pansus agar persoalan ini dibuka secara terang kepada publik,” kata Entis usai rapat.

Ia menilai masih banyak pertanyaan yang belum terjawab, mulai dari dasar hukum kegiatan, rincian penggunaan anggaran, hingga pihak-pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pelatihan tersebut.

Forum KDKMP juga menyoroti ketidakhadiran sejumlah pihak yang dinilai berkaitan langsung dengan pelaksanaan program saat RDP berlangsung.

Menurut Entis, kondisi itu justru memperkuat dorongan agar DPRD melakukan pendalaman melalui mekanisme resmi lembaga legislatif.

“Kami memberikan waktu tujuh hari kepada DPRD untuk memberikan langkah konkret. Jika tidak ada tindak lanjut, kami siap melakukan aksi lanjutan,” ujarnya.

Forum mengaku telah menyiapkan sejumlah dokumen pendukung, termasuk data administrasi dan bukti transaksi, yang siap diserahkan kepada DPRD maupun aparat pengawas guna kepentingan pemeriksaan.

Sementara itu, DPRD Kabupaten Pandeglang belum mengambil keputusan terkait usulan pembentukan pansus. Usulan tersebut masih akan dibahas melalui mekanisme internal serta koordinasi lintas fraksi sebelum diputuskan secara kelembagaan.

RDP tersebut menjadi langkah awal dalam menindaklanjuti aspirasi Forum KDKMP yang menuntut transparansi dan akuntabilitas pengelolaan anggaran program koperasi desa di Kabupaten Pandeglang.

Audiens dari perwakilan Forum KDKMP itu mendapat pengawalan dari pihak jajaran TNI-Polri berjalan lancar dan kondusif. (Yus)