Komisi III DPRD Kabupaten Serang Kawal Optimalisasi PAD dan Peningkatan Layanan RSDP

SERANG – Komisi III DPRD Kabupaten Serang memperkuat pengawasan terhadap pendapatan daerah dan kualitas pelayanan publik. Dua agenda yang menjadi perhatian meliputi optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan di RSUD dr. Drajat Prawiranegara (RSDP).

Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Serang, Supiyanto, mengatakan evaluasi berkala diperlukan untuk memastikan pengelolaan pendapatan dan aset daerah berjalan optimal. Pengawasan juga dilakukan agar fasilitas pelayanan publik mampu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Salah satu sektor yang menjadi perhatian Komisi III adalah pengelolaan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSDP. Menurut Supiyanto, evaluasi terhadap kinerja rumah sakit merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap mitra kerja.

“Setiap bulan ataupun setiap termin kita melakukan evaluasi. Salah satu tugas pokok DPRD adalah melakukan pengawasan, khususnya Komisi III yang menjadi mitra rumah sakit,” ujar Supiyanto, Rabu (30/9/2026).

Ia menjelaskan, pengelolaan pendapatan rumah sakit harus dilakukan secara baik agar mampu menunjang kebutuhan operasional sekaligus meningkatkan mutu pelayanan kesehatan.

RSDP diproyeksikan membukukan pendapatan sekitar Rp210 miliar sepanjang 2025. Supiyanto menerangkan, pendapatan tersebut dikelola melalui mekanisme BLUD sehingga penggunaannya diarahkan kembali untuk menunjang kebutuhan rumah sakit.

“Seluruh pendapatan yang diperoleh melalui skema BLUD tidak menjadi keuntungan pemerintah daerah. Dana tersebut sepenuhnya digunakan kembali untuk menunjang operasional rumah sakit, mulai dari pelayanan medis, pengadaan kebutuhan pelayanan, hingga peningkatan fasilitas kesehatan,” katanya.

Selain tata kelola pendapatan, Komisi III menyoroti keterbatasan kapasitas ruang rawat inap dan tempat tidur pasien. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian karena pada waktu tertentu pasien harus menunggu di Instalasi Gawat Darurat (IGD) sebelum memperoleh ruang perawatan.

“Kadang pasien menumpuk di IGD karena ruang kamar yang tersedia masih terbatas,” ujarnya.

Sebagai bagian dari penguatan fasilitas kesehatan, Komisi III menyambut pembangunan gedung baru Instalasi Bedah Sentral (IBS) RSDP yang memperoleh dukungan pendanaan dari pemerintah pusat sekitar Rp26 miliar.

Pembangunan tersebut diharapkan menambah dukungan infrastruktur medis dan membantu meningkatkan kualitas layanan rumah sakit. Pengembangan fasilitas kesehatan dinilai penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan yang memadai.

Di luar sektor kesehatan, Komisi III juga mengawal realisasi PAD tahun anggaran 2026. Evaluasi dilakukan secara berkala bersama OPD dan badan usaha milik daerah (BUMD) yang menjadi mitra kerja.

Sejumlah instansi yang menjadi perhatian meliputi Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan (Diskoumperindag), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Perumda Tirta Albantani, serta BPR Serang.

Evaluasi tersebut bertujuan memantau perkembangan penerimaan, mengidentifikasi kendala, dan mendorong langkah perbaikan agar target pendapatan yang telah ditetapkan dapat tercapai.

“Mulai dari Bapenda, Diskoumperindag, BPKAD, Perumda Tirta Albantani dan BPR Serang, kita akan lakukan evaluasi secara berkala sebagai upaya untuk mengawal realisasi PAD di 2026 sehingga target yang dicanangkan bisa tercapai,” kata Supiyanto.

Komisi III turut menekankan pentingnya pemanfaatan aset milik daerah secara produktif. Pengelolaan yang optimal dinilai berpotensi menambah sumber penerimaan sekaligus meningkatkan nilai guna aset bagi pemerintah dan masyarakat.

Melalui pengawasan berkelanjutan, DPRD Kabupaten Serang berharap pengelolaan pendapatan dan aset daerah semakin efektif. Peningkatan PAD diharapkan dapat berjalan seiring dengan perbaikan kualitas pelayanan publik, termasuk pelayanan kesehatan di RSDP.

Dengan demikian, pengelolaan keuangan daerah tidak hanya berfokus pada pencapaian target penerimaan, tetapi juga mendukung pembiayaan pembangunan dan peningkatan layanan yang dirasakan langsung oleh masyarakat. (ADV)