TANGERANG SELATAN, – Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah menutup kegiatan Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Selasa (18/11/2025).
Forum tersebut menjadi ajang strategis untuk memperkuat penyusunan data dan arah kebijakan pembangunan ekonomi daerah.
Dalam sambutannya, Dimyati menegaskan bahwa PDRB merupakan instrumen penting dalam pengambilan kebijakan pemerintah daerah. Indikator itu, katanya, mencerminkan kondisi perekonomian melalui berbagai pendekatan, mulai dari sektor industri, pendapatan, pembiayaan, hingga per kapita, serta mencakup sektor utama seperti pariwisata, perdagangan, industri, pertanian, dan jasa.
“Dari data ini kita dapat mengetahui sektor mana yang tumbuh, stagnan, atau mengalami penurunan. Ini menjadi pijakan agar kebijakan kita tepat sasaran,” ujarnya.
Ia menambahkan, PDRB menjadi dasar perencanaan pembangunan, termasuk penentuan arah kebijakan. Jika Banten ingin memperkuat sektor pertanian, misalnya, maka seluruh proses—mulai dari perencanaan, pembangunan, hingga penganggaran—harus diarahkan secara konsisten dan terukur.
“Anggaran sekecil apa pun harus memberikan nilai dan pertumbuhan bagi ekonomi masyarakat. Itulah harapan dari penyusunan PDRB yang baik,” kata Dimyati.
Wagub juga menjelaskan bahwa PDRB yang digunakan pemerintah kini berbasis data tetap, sehingga dinilai lebih akurat dalam menggambarkan kondisi ekonomi daerah. Menurut dia, pendekatan yang digunakan-apakah berdasarkan kondisi terkini atau tahun sebelumnya-perlu dicermati karena dapat menimbulkan perbedaan interpretasi.
“Yang penting, data yang digunakan benar-benar menggambarkan kondisi riil,” ujarnya.
Dimyati kembali menekankan bahwa perumusan kebijakan harus berbasis data. Keputusan yang tidak didukung data, katanya, berisiko tidak tepat sasaran.
“Semua harus by data. Kalau hanya by kata atau perkiraan, hasilnya tidak akan akurat,” tandasnya.
Terkait strategi pembangunan ekonomi daerah, ia menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Banten tengah menyiapkan sistem penganggaran yang mendorong peningkatan nilai PDRB. Ia telah meminta perangkat daerah, seperti Bappeda, BPKAD, dan Biro Ekbang, memastikan setiap anggaran memiliki dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi.
“Anggaran tidak boleh habis tanpa memberikan dampak. Impact anggaran harus di atas 1 persen. Budget impact itu sangat penting untuk menghasilkan PDRB yang baik,” katanya.
Dimyati menambahkan, pembangunan sistem tersebut memerlukan tahapan yang terukur dan konsisten agar pembangunan berjalan berkesinambungan.
“Semua bertahap, step by step. Meski memerlukan waktu, yang penting Indonesia terus maju, adil, dan sejahtera,” pungkasnya. (Red)
