TANGERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten menandatangani nota kesepahaman dengan Badan Pusat Statistik (BPS) RI untuk memperkuat penyediaan, pemanfaatan, dan pengembangan data statistik. Kerja sama ini diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan kebijakan pembangunan daerah yang lebih akurat dan terintegrasi.
Penandatanganan dilakukan oleh Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi pada rangkaian High Level Meeting Konsultasi Regional (Konreg) Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) se-Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara (Jabalnusa) 2025 di Tangerang Selatan, Senin (17/11/2025).
Gubernur Andra Soni menegaskan pentingnya data akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan publik. Sejak awal masa tugasnya, ia mengawali dengan mengunjungi kantor BPS Banten untuk memperoleh gambaran faktual pembangunan daerah.
“Saya ingin tahu dari mana saya harus mulai bekerja. Saya harus memahami data dari awal agar setiap kebijakan dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Andra.
Ia mencontohkan peran data BPS dalam perumusan kebijakan sekolah gratis untuk SMA, SMK, dan SKh. Kebijakan tersebut merespons temuan bahwa sekitar 30.000 lulusan SMP di Banten setiap tahun tidak melanjutkan pendidikan.
“Saya berharap kebijakan ini dapat terukur oleh data. Dalam tiga tahun, manfaatnya harus terlihat dari peningkatan rata-rata lama sekolah,” katanya.
Nota kesepahaman antara Pemprov Banten dan BPS menjadi dasar penguatan integrasi data lintas sektor, mulai dari penyediaan data, sinkronisasi, evaluasi program publik, hingga pengembangan sistem informasi statistik daerah.
Kontribusi Banten pada Kawasan Jabalnusa
Wakil Kepala BPS RI Sonny Harry B. Harmadi menyampaikan bahwa Banten memiliki posisi strategis dalam kawasan Jabalnusa yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi nasional. Pada triwulan III 2025, ekonomi Banten tumbuh 5,29 persen (year on year) dan berkontribusi 6,60 persen terhadap PDRB Jabalnusa. Pertumbuhan sektor pertanian bahkan mencapai 11 persen.
“Ini menunjukkan potensi besar yang harus terus dioptimalkan. Data BPS manfaatnya sangat besar, terutama bagi kepala daerah,” ujar Sonny.
Ia juga mengingatkan pentingnya dukungan seluruh pihak terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun depan untuk memetakan struktur ekonomi daerah, termasuk profit margin industri.
Ruang Koordinasi Regional
Kepala Bappeda Banten Mahdani menambahkan, penunjukan Banten sebagai tuan rumah Konreg 2025 merupakan kesepakatan pada tahun sebelumnya. Forum ini menjadi ajang koordinasi BPS, Bappeda, instansi statistik pemerintah daerah, Bank Indonesia, serta para pemangku kepentingan lain.
“Konreg ini menjadi ruang bersama untuk menyepakati arah percepatan pembangunan ekonomi regional berbasis data, terutama dalam merumuskan peran sektor pangan dan energi,” ujarnya. (Red)
