SERANG, – Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) terus menggenjot pendapatan jelang penutupan Tahun Anggaran 2025. Hingga 30 November 2025, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp8,79 triliun atau 83,74 persen dari target APBD sebesar Rp10,50 triliun.
Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah, mengatakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap menjadi penyumbang terbesar dengan capaian Rp5,68 triliun atau 82 persen dari target Rp6,93 triliun.
“Pajak kendaraan bermotor menjadi tulang punggung PAD, tercatat Rp5,13 triliun atau 82,14 persen dari target Rp6,25 triliun,” ungkap Berly Rizki kepada media, Selasa (02/12/2025)
Berly mengakui ada penurunan penerimaan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) karena meningkatnya kendaraan listrik yang dikenai pajak 0 persen. Kondisi ekonomi masyarakat yang belum sepenuhnya pulih juga memengaruhi daya bayar pajak.
Untuk mengejar target, Bapenda mengintensifkan penagihan tunggakan pajak sebesar Rp2,3 triliun dan melanjutkan program penghargaan serta undian patuh pajak kendaraan bermotor hingga 20 Desember 2025. Tahun depan, Bapenda juga mengusulkan insentif diskon pajak bagi wajib pajak yang membayar lebih awal.
Di sektor pajak alat berat, Bapenda bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi agar perusahaan melunasi pajak sebelum memperoleh izin. “Optimalisasi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) juga dilakukan melalui data resmi BPH Migas dan Pertamina,” ujarnya.
Pemprov Banten mendorong perusahaan mengalihkan kendaraan operasional ke plat Banten. Sekitar 220 kendaraan di Bojonegara dan Pulau Ampel segera melakukan balik nama.
“Seluruh pegawai Bapenda Banten memiliki tanggung jawab untuk berkontribusi terhadap pendapatan daerah, yang berdampak langsung pada pembangunan,” kata Berly.
Ia menegaskan optimisme Pemprov Banten mengejar target 2025 melalui percepatan penerimaan, penguatan kebijakan, dan dukungan publik. (Red)
