SERANG, –Gubernur Banten Andra Soni menerima kunjungan pengurus Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) di Ruang Kerja Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (17/11/2025).
Dalam pertemuan itu, Andra memaparkan dampak signifikan program Sekolah Gratis yang tengah dijalankan Pemerintah Provinsi Banten.
Menurut Andra, program tersebut tidak hanya memperluas akses pendidikan, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas layanan pendidikan pada SMA, SMK, dan Sekolah Khusus (SKh) swasta di Banten.
“Hingga kini, program itu telah menjangkau sekitar 65 ribu penerima manfaat,” ujar Andra.
Ia menjelaskan, tahun ini program Sekolah Gratis difokuskan bagi siswa kelas X SMA, SMK, dan SKh swasta. Antusiasme sekolah dinilai cukup tinggi, termasuk dari sekolah-sekolah berbasis agama yang mengajukan permohonan bantuan serupa.
“Ada juga permintaan dari sekolah agama untuk mendapatkan manfaat program sekolah gratis,” katanya.
Andra menambahkan, salah satu indikator keberhasilan program terlihat dari tidak adanya lagi permintaan penambahan rombongan belajar (rombel) saat penerimaan peserta didik baru di sekolah negeri. Kondisi itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya ketika ia masih menjabat Ketua DPRD Banten, saat penambahan rombel menjadi tuntutan rutin setiap tahun.
Komitmen Pengembangan Sekolah Unggulan dan Vokasi
Dalam kesempatan tersebut, Andra juga menegaskan komitmen Pemprov Banten untuk memperkuat pendidikan unggulan dan vokasi. Upaya itu dilakukan melalui pengembalian orientasi SMAN Cahaya Madani Banten Boarding School (CMBBS) sebagai sekolah unggulan, pengembangan sekolah vokasi pertanian guna mendukung posisi Banten sebagai lumbung padi nasional, serta perluasan kemitraan pendidikan vokasi dengan industri di wilayah Banten.
Ketua Umum PB PGRI Unifah Rosyidi, yang hadir dalam pertemuan itu, menyampaikan undangan resmi kepada Gubernur Andra Soni untuk menghadiri puncak peringatan HUT ke-80 PGRI pada 2025.
Unifah menyebut Andra termasuk kepala daerah yang memenuhi kriteria penerima Anugerah Dwija Praja Nugraha. Penilaian itu didasarkan pada kebijakan yang dianggap “populis, meningkatkan kualitas SDM, memberantas kemiskinan, meningkatkan kesejahteraan guru, serta memperluas akses pendidikan bagi anak-anak. (Red)
