Gubernur Banten, Andra Soni dan Wakil Gubernur (Wagub) Dimyati Natakusumah memperkuat koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi Banten dan Kabupaten/Kota melalui Rapat Koordinasi Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum di Lingkungan UPT Kementerian Pekerjaan Umum Provinsi Banten.
Selain membahas isu terkini, rakor diharapkan menjadi langkah dalam menyusun rencana pembangunan di Provinsi Banten agar tersinkronisasi.
Rakor dipandu oleh Asisten Bidang Pemerintahan Umum dan Kesra Setda Pemprov Banten Komarudin yang dilaksanakan di Pendopo Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Senin (25/8/2025). Turut hadir Sekretaris Daerah Provinsi Banten Deden Apriandhi Hartawan.
Pada kesempatan itu, Gubernur, Andra Soni yang didampingi Wagub Banten Dimyati Natakusumah mengatakan, bahwa rapat membahas isu pembangunan infrastruktur di Provinsi Banten dan isu terkini terkait dengan banjir, sampah, jalan, dan sebagainya. Dimana para bupati dan wali kota menyampaikan usulan pembangunan infrastruktur di wilayahnya kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dikoordinasikan.
“Alhamdulillah hari ini bersama seluruh Bupati dan Wali Kota kami melakukan Rapat Koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum,” ungkap Andra Soni.
Sebagai tidak lanjut, kata Andra akan melakukan perencanaan pembangunan secara bersama-sama.
“Apa yang dibangun oleh Pemerintah Pusat, juga tersinkronisasi dengan apa yang kami bangun di daerah,” katanya.
“Kewenangan-kewenangan yang mungkin Pemerintah Pusat melakukan efisiensi, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Kabupaten/kota bisa mengerjakannya, tinggal berkoordinasi,” sambungnya.
Dalam kesempatan yang sama Wagub Banten, Dimyati Natakusumah berharap tidak ada ego sektoral juga ego antar daerah, karena outputnya masyarakat atau rakyat.
“Saya berharap kalau ada program dari Pemerintah Pusat dilakukan koordinasi ke daerah agar sesuai dengan prioritas daerah,” harapannya.
Sementara, Ketua DPRD Provinsi Banten, Fahmi Hakim menyampaikan beberapa isu terkini di Provinsi Banten terkait konektivitas di Provinsi Banten. Pasalnya, jalan nasional di Provinsi Banten sangat strategis sehingga perlu ditingkatkan dan dilebarkan.
“Terkait dengan program ketahanan pangan, perlu penguatan infrastruktur pengairan karena masih banyak saluran yang belum maksimal. Perlu sinkronisasi terhadap proses percepatan pembangunan dalam rangka ketahanan pangan,” terangnya.
Isu lainnya yang diangkat lanjut Fahmi Hakim adalah perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH) di wilayah pesisir untuk nelayan, penanganan banjir di wilayah Tangerang Raya, penanganan dan pengolahan sampah, transportasi massal dan kemacetan di Tangerang Raya, serta kesiapan Provinsi Banten sebagai tuan rumah PON XXIII Tahun 2032 mendatang.
Sedangkan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi (DPUPR) Banten, Arlan Marzan menjelaskan, Provinsi Banten memiliki posisi strategis, perlintasan Jawa-Sumatera dan jalur perdagangan Internasional.
“Saat ini tantangan yang dihadapi oleh Provinsi Banten adalah alih fungsi lahan, kemacetan, banjir, air bersih, sanitasi, dan kondisi jalan,” katanya.
Ditambahkan, dalam rangka membantu pemerintah kabupaten/kota, Program Bang Andra dalam membangun 60 ruas jalan sepanjang 64 km dengan anggaran Rp183 miliar. Sementara untuk usulan pembangunan jalan ke Pemerintah Pusat sebanyak 29 ruas jalan yang panjangnya 126 km dengan anggaran Rp645,7 miliar.
“Untuk penanganan banjir di wilayah perkotaan berasal dari Sungai Cibanten, Cidurian, Kali Angke, Kali Sabi, dan Cirarab, kewenangannya pada Kementerian Pekerjaan Umum. Sedangkan untuk wilayah yang rawan kekeringan di musim kemarau terdapat 295 desa/ kelurahan dengan kerawanan air sedang dan tinggi,” imbuhnya.
Bupati Pandeglang, Rd Dewi Setiani dalam usulannya memaparkan sebanyak 23 kecamatan di Pandeglang terdampak luapan air sungai dan air rob. Breakwater dan sistem peringatan dini tsunami. Beberapa exit tol Serang-Panimbang berada di titik rawan banjir.
“Kabupaten Pandeglang juga perlu dukungan rehabilitasi jaringan irigasi pertanian agar produktivitas stabil. Sistem jalan dan jembatan. Pengelolaan sumber daya air secara terpadu untuk air baku, irigasi, dan wisata, serta pengelolaan sampah,” bebernya.
Wali Kota Serang Budi Rustandi dalam usulannya menyampaikan, agar Kota Serang layak sebagai Ibukota Provinsi Banten perlu dibangun flyover Sudirman serta banjir di Pasar Rau dan sekitarnya akibat gorong-gorong yang kecil di jalan tol. (Red)
