PANDEGLANG, –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Pandeglang, Banten, yang digadang-gadang jadi solusi persoalan gizi dan bantu ringankan beban warga saat Ramadan, malah menuai polemik.
Program yang semestinya panen apresiasi itu justru banjir kritik. Mulai dari warga, aktivis kepemudaan, sampai jagat media sosial ikut menyoroti pelaksanaannya.
Warga mempertanyakan kualitas menu, cara penyajian, hingga efektivitas program di lapangan selama Ramadan tahun ini.
Viral Kemasan Kresek
Kegaduhan bermula dari beredarnya video dan foto paket MBG di media sosial. Dalam unggahan tersebut, paket makanan untuk siswa, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita dibagikan menggunakan kantong plastik kresek.
Sontak, warganet bereaksi. Banyak yang menilai kemasan itu kurang pantas dan tak mencerminkan standar makanan bergizi.
Tak sedikit yang menyebut, kemasan tersebut bertolak belakang dengan semangat program yang mengusung pemenuhan gizi dan perlindungan kesehatan.
Pihak Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) pun angkat bicara. Mereka mengklaim makanan awalnya sudah dikemas sesuai SOP menggunakan ompreng. Namun di lapangan, terjadi pemindahan ke plastik oleh kader posyandu dengan alasan cuaca.
Penjelasan ini justru memunculkan tanda tanya. Publik mempertanyakan lemahnya pengawasan dan koordinasi teknis di lapangan.
KNPI: Harus Dievaluasi Total
Sorotan juga datang dari Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang. Mereka menilai pelaksanaan MBG belum optimal dan butuh evaluasi menyeluruh.
Ketua DPD KNPI Kabupaten Pandeglang, Saepudin, menegaskan pengawasan di tingkat pelaksana harus diperketat.
“Kritik ini bukan cuma ramai di media sosial. Di lapangan juga banyak yang mempertanyakan,” tegas Saepudin kepada wartawan, Jumat (27/02/2026).
Skema Ramadan Dipertanyakan
Selama Ramadan, MBG dibagikan dengan sistem take away bagi siswa yang berpuasa. Isinya antara lain kurma, roti, telur, dan susu untuk berbuka.
“Meski praktis, skema ini dinilai belum tentu menjawab kebutuhan gizi secara komprehensif. Sejumlah pihak mempertanyakan apakah pola tersebut benar-benar berbasis kajian gizi terukur atau sekadar penyesuaian momentum Ramadan,” katanya.
Dikatakannya, tidak hanya soal kemasan dan distribusi, aspek transparansi juga jadi sorotan. Informasi terkait anggaran, mekanisme penyaluran, hingga evaluasi mutu program dinilai belum terbuka sepenuhnya ke publik.
Pengamat kebijakan publik mengingatkan, tanpa transparansi dan akuntabilitas, program yang niatnya mulia bisa dipersepsikan sekadar simbolik.
Saepudin menekankan, ada sejumlah catatan penting yang harus dibenahi.
“Standar penyajian dan kemasan harus menjamin keamanan pangan dan menjaga martabat penerima manfaat. SOP harus konsisten dari perencanaan sampai pelaksanaan. Transparansi anggaran dan distribusi juga wajib dibuka ke publik,” tandasnya.
Ia berharap evaluasi komprehensif segera dilakukan.
“Dengan pengawasan ketat, peningkatan mutu, dan keterbukaan informasi, program ini harus benar-benar berdampak bagi kelompok rentan, bukan sekadar bagi-bagi makanan,” pungkasnya. (Red)
