SERANG, – Kongres Kebudayaan Banten 2026 merumuskan enam program prioritas pemajuan kebudayaan untuk periode 2026-2029. Sejumlah usulan strategis masuk dalam rekomendasi, mulai dari pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Banten hingga pendirian sekolah khusus kebudayaan.
Enam program prioritas tersebut disampaikan dalam Sidang Pleno Kongres Kebudayaan Banten 2026 di Plaza Aspirasi, KP3B, Serang, Kamis (12/11/2026). Rumusan itu merupakan hasil pembahasan Sidang Komisi I Bidang Prioritas.
Ketua Komisi I Kongres Kebudayaan Banten, Ubaidillah, mengatakan perencanaan pemajuan kebudayaan harus ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret. Menurutnya, rekomendasi kongres tidak boleh berhenti sebagai dokumen administratif.
Program yang dirumuskan harus diterjemahkan menjadi kegiatan, kebijakan, serta dukungan anggaran yang jelas dan terukur.
Enam program prioritas tersebut disusun berdasarkan Pokok-Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah (PPKD) dari delapan kabupaten/kota di Banten. Penyusunannya mempertimbangkan empat aspek, yakni urgensi pelindungan, kebutuhan regenerasi, dampak bagi masyarakat, dan kesiapan pelaksanaan.
Berikut enam program prioritas hasil Kongres Kebudayaan Banten 2026:
1. Pembentukan Dinas Kebudayaan
Komisi I mendorong pembentukan Dinas Kebudayaan Provinsi Banten sebagai organisasi perangkat daerah (OPD) tersendiri.
Pembentukan dinas khusus dinilai penting untuk memperkuat kelembagaan, meningkatkan kinerja, serta memastikan alokasi anggaran bagi pemajuan kebudayaan.
Dengan adanya dinas tersebut, program kebudayaan diharapkan dapat berjalan lebih terarah dan berkontribusi terhadap peningkatan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) Banten.
Selain itu, pemerintah daerah didorong menyusun skala prioritas terhadap 10 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) dan Cagar Budaya. Penyelarasan antara program dan anggaran juga menjadi perhatian.
Usulan tersebut sejalan dengan rekomendasi Komisi III Bidang Kelembagaan yang turut mendorong pembentukan Dinas Kebudayaan tersendiri.
2. Pengembangan Ruang Ekspresi dan Pusat Kebudayaan
Komisi I juga menyoroti keterbatasan gedung pertunjukan dan ruang ekspresi seni yang representatif di Banten.
Seniman, komunitas budaya, dan sanggar membutuhkan fasilitas untuk berkarya, berlatih, serta mengembangkan kreativitas.
Karena itu, pengembangan pusat kebudayaan, termasuk Taman Budaya dan Museum, menjadi salah satu program prioritas.
Pengembangan Desa Budaya dan Kampung Budaya juga didorong sebagai ruang ekspresi sekaligus pusat aktivitas kebudayaan berbasis masyarakat.
Program tersebut diharapkan dapat diterapkan di seluruh kabupaten/kota di Banten.
3. Pelindungan Kearifan Lokal dan Regenerasi Budaya
Urbanisasi dan industrialisasi dinilai menjadi tantangan bagi keberlangsungan identitas budaya Banten.
Tiga klaster budaya besar, yakni Sunda Banten, Jawa Banten, dan Betawi, menghadapi tekanan perubahan sosial, terutama di kawasan Tangerang Raya, Serang, dan Cilegon.
Komisi I menilai pelindungan budaya harus berjalan beriringan dengan perkembangan zaman. Salah satu upaya yang perlu diperkuat adalah regenerasi melalui transfer pengetahuan dari maestro tradisi kepada generasi muda.
Sejumlah warisan budaya, seperti Debus, Pencak Silat, dan manuskrip kuno, menjadi bagian dari kekayaan budaya yang perlu diwariskan secara berkelanjutan.
Upaya tersebut diharapkan dapat mencegah terputusnya pengetahuan dan keterampilan tradisional akibat minimnya penerus.
4. Pengembangan Budaya sebagai Potensi Ekonomi dan Pariwisata
Kebudayaan Banten juga dinilai memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai daya tarik pariwisata sekaligus penggerak ekonomi masyarakat.
Komisi I mendorong agar tradisi dan kekayaan budaya Banten masuk dalam agenda pariwisata berskala nasional.
Sejumlah potensi yang dapat dikembangkan antara lain Panjat Mulud, Pencak Silat, Golok, Cagar Budaya, Kesultanan Banten, Masyarakat Adat Baduy, dan Kasepuhan Banten.
Selain itu, festival seperti Festival Surosowan dan Event Nusantara diharapkan menjadi bagian dari agenda pariwisata berkelanjutan.
Meski demikian, pengembangan pariwisata budaya harus tetap memperhatikan nilai sakral dan makna tradisi yang hidup di tengah masyarakat.
Komisi I juga mendorong pengakuan nasional terhadap pengetahuan tradisional Banten, seperti pengobatan tradisional serta makanan dan minuman khas daerah, melalui penetapan sebagai Warisan Budaya Takbenda (WBTb) Indonesia.
5. Pendirian Sekolah Khusus Kebudayaan
Program berikutnya adalah mendorong pendirian lembaga pendidikan setingkat SMA/SMK yang secara khusus berfokus pada pengembangan kebudayaan Banten.
Lembaga pendidikan tersebut diharapkan menjadi tempat pengembangan Bahasa Jawa Banten, Sunda Banten, Betawi, serta berbagai Objek Pemajuan Kebudayaan lainnya.
Selain pendirian sekolah khusus, Komisi I juga merekomendasikan penguatan pendidikan kebudayaan di seluruh SMA/SMK di Banten.
Melalui pendidikan tersebut, generasi muda diharapkan tidak hanya mengenal kebudayaan secara teori, tetapi juga memahami dan mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari.
6. Peningkatan Kualitas SDM Kebudayaan
Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) menjadi bagian penting dalam pelaksanaan program pemajuan kebudayaan.
Komisi I merekomendasikan penguatan pendidikan tinggi di bidang kebudayaan, baik pada jenjang sarjana maupun pascasarjana.
Pemerintah Provinsi Banten juga didorong menyediakan beasiswa khusus bagi pegiat, aktivis, dan pelaku Objek Pemajuan Kebudayaan maupun Cagar Budaya.
Selain itu, fasilitasi Bidang Kebudayaan Provinsi Banten untuk kegiatan kajian, festival, dan berbagai agenda kebudayaan perlu ditingkatkan.
Pemprov Banten Didorong Tindak Lanjuti Rekomendasi
Enam program prioritas tersebut diharapkan menjadi acuan bagi Pemerintah Provinsi Banten dan seluruh pemangku kepentingan dalam menyusun kebijakan pemajuan kebudayaan.
Hasil Kongres Kebudayaan Banten 2026 diharapkan tidak berhenti pada rekomendasi. Seluruh rumusan perlu ditindaklanjuti melalui perencanaan pembangunan daerah, program kerja, serta dukungan anggaran yang memadai.
Pemajuan kebudayaan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian warisan masa lalu, tetapi juga penguatan identitas daerah, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan penyiapan generasi penerus.
Kongres Kebudayaan Banten 2026 mengusung tema “Budaya Lestari, Banten Maju untuk Indonesia”. (Red)
