Anggaran untuk Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang digelontorkan kepada penerima manfaat di Kabupaten Lebak dan Pandeglang diduga ada pemotongan yang dilakukan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Koordinator Wilayah JPMI Banten, Entis Soemantri mengatakan, bahwa program P3-TGAI yang dilaksanakan di Kabupaten Lebak dan Pandeglang diduga dimonopoli oleh salah satu anggota DPR RI dari Fraksi PKB berinisial AZ.

“Dari 62 titik program tersebut diminta setor atau jatah preman sebesar 20 hingga 30 persen. Mendengarkan hal ini kami sangat miris. Karena ada kemungkinan dugaan kongkalingkong partai politik bersama BBWSC wilayah Banten,” ungkap Entis kepada media, Kamis (11/09/2025) melalui telepon selulernya.

Seorang narasumber lainnya yang enggan disebutkan namanya menyebutkan, ada dugaan kuat aliran dana potongan tersebut dikoordinir oleh oknum Staf Ahli Komisi V DPR RI Fraksi PKB berinisial MN.

BACA JUGA :  Pemprov Banten Gandeng KPK Bangun ASN Berintegritas Lewat E-Learning

“Disinyalir MN ini yang menampung semua potongan dana dari proyek itu,” katanya.

Sementara itu, Sekertaris DPW PKB Provinsi Banten, Umar Barmawi membantah keras jika AZ melakukan tindakan tersebut.

“Program itu merupakan program Pemerintah Pusat untuk percepatan peningkatan tata guna ir Irigasi atau P3-TGAI di desa-desa. Dan anggaran penerima bantuannya pun langsung masuk ke rekening masing-masing penerima manfaat,” katanya kepada awak media.

“Jadi isu yang berkembang itu tidak benar. Karena mekanisme pencairan anggaranya langsung ke rekening masing-masing tadi,” tandasnya lagi.

Menurutnya, program P3-TGAI itu merupakan aspirasi DPR RI yang kemudian dibawa ke daerah pemilihan (Dapil)-nya masing-masing berdasarkan usulan.

Bahkan, proses pendaftarannya pun langsung mengusulkan kepada balai BBWSC3 wilayah Banten yang kemudian diverifikasi.

BACA JUGA :  Hadiri HIMAS 2025, Gubernur Banten Anda : Masyarakat Adat Jaga Nilai Budaya dan Kearifan Lokal

“Jadi program itu dibawa ke dapilnya, untuk memenuhi keinginan dan kebutuhan masyarakat di desa-desa. Soal pemotongan itu tidak ada, karena verifikasinya langsung ke balai,” katanya.

“Kalau pun ada dugaan, itu sudah mencederai program Pak Presiden dan mencederai hati petani,” sambungnya.

Pada saat ditanya berapa desa yang menerima program aspirasi P3-TGAI di wilayah Lebak-Pandeglang, mengaku tidak mengetahui.

“Tidak tahu kalau itu. Saya kurang paham, berapa aspirasi dari fraksi. Karena saya hanya memediasi saja, dan saya merasa terpanggil, lantaran membawa nama partai,” ujarnya.

Ia juga mengaku baru mengetahui anggaran program P3-TGAI sebesar Rp195 juta yang ditransfer melalui rekening masing-masing melalui dua tahap, dimana tahap pertama 70 persen dan tahap kedua 30 persen.

BACA JUGA :  Gerakan Pandeglang Bersih Gelar Aksi di Istana Negara, Protestasikan Dugaan Pencemaran Lingkungan

“Saya baru tahu kalau penerima program P3-TGAI itu masing-masing dapat Rp195 juta. Tapi mungkin di lapangan terjadi miskomunikasi antar kelompok di sana, sehingga terjadi kesalahpahaman,” cetusnya.

“Ini jadi bola liar yang disinyalir ada potong-potong. Dan tadi itu turunnya kan dua tahap, mungkin yang lain tidak tahu,” pungkasnya. (Den)