SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni memastikan arah pembangunan di Provinsi Banten sejalan dengan kebijakan pemerintah pusat.
Hal itu disampaikan Andra Soni usai menghadiri Rapat Paripurna Istimewa DPRD Provinsi Banten untuk mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam rangka Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung DPRD Banten, Kota Serang, Jumat (14/8/2026).
Andra Soni hadir bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah. Dia mengatakan, sejumlah capaian dan arah kebijakan yang disampaikan Presiden Prabowo selaras dengan program pembangunan Pemprov Banten.
Salah satunya, kata Andra, adalah kebijakan membangun dari desa dan dari bawah untuk mendorong pemerataan ekonomi sekaligus mengentaskan kemiskinan.
“Tadi disampaikan capaian-capaian yang telah diraih oleh pemerintah pusat. Alhamdulillah, apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden juga sinkron dengan apa yang kita lakukan di daerah,” ujar Andra.
Dia mencontohkan pembangunan infrastruktur dasar dan konektivitas jalan yang dikerjakan secara bersama-sama antara pemerintah pusat, provinsi, serta pemerintah kabupaten dan kota.
Termasuk pembangunan jaringan irigasi hingga konektivitas jalan desa.
“Banyak capaian-capaian yang telah dilaksanakan, salah satunya adalah pembangunan irigasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dan juga oleh pemerintah daerah, baik kabupaten/kota maupun provinsi, dan juga pembangunan konektivitas jalan desa,” katanya.
Menurut Andra, sinergi pusat dan daerah menjadi kunci agar pembangunan tidak hanya mengejar angka pertumbuhan, tetapi benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat secara merata.
“Alhamdulillah ini linier atau sinkron dengan kebijakan pemerintah pusat,” tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan rapat paripurna tersebut merupakan bagian dari rangkaian agenda kenegaraan dalam menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia.
“Tadi kita melaksanakan kegiatan rapat paripurna, yakni mendengarkan pidato Presiden Republik Indonesia di hari kemerdekaan,” ujar Fahmi.
Prabowo Soroti Kemandirian Ekonomi
Dalam pidato kenegaraan, Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya kemandirian ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global.
Konflik geopolitik, perang dagang, hingga gangguan rantai pasok dunia disebut menjadi tantangan yang harus diantisipasi Indonesia.
Prabowo mengatakan Indonesia harus mampu berdiri di atas kaki sendiri dan tidak terlalu bergantung pada pasokan dari luar negeri.
“Dalam keadaan seperti ini, Indonesia harus semakin mampu berdiri di atas kaki kita sendiri. Kita harus bisa mandiri, kita tidak boleh tergantung pasokan-pasokan dari luar,” kata Prabowo.
Meski menghadapi tekanan global, Prabowo menyebut ekonomi Indonesia masih menunjukkan kinerja positif.
Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp1.931 triliun dan menciptakan lebih dari 2,7 juta lapangan kerja. Sementara pada semester pertama 2026, realisasi investasi telah mencapai Rp1.010 triliun dengan penciptaan lebih dari 1,4 juta lapangan kerja.
Pertumbuhan ekonomi juga disebut masih terjaga. Pada kuartal pertama 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, sedangkan pertumbuhan semester pertama mencapai 5,45 persen.
“Ini adalah pertumbuhan kuartal pertama dan pertumbuhan semester pertama tertinggi dalam 13 tahun terakhir ini,” ujar Prabowo.
Dengan capaian tersebut, Prabowo optimistis pertumbuhan ekonomi nasional masih dapat ditingkatkan hingga akhir 2026. Target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen diyakini dapat dicapai melalui kebijakan yang tepat dan rasional.
Namun, Prabowo mengingatkan pertumbuhan ekonomi dan investasi bukanlah tujuan akhir pembangunan.
Menurut dia, ukuran keberhasilan pembangunan adalah sejauh mana hasilnya dirasakan masyarakat, terutama kelompok masyarakat paling bawah.
“Tetapi saya tegaskan di hadapan majelis ini, bagi saya pertumbuhan dan investasi bukan tujuan akhir. Tujuan kita adalah kesejahteraan rakyat kita,” tegasnya.
Dorong Kemandirian Pangan
Dalam pidatonya, Prabowo juga menegaskan pentingnya membangun Indonesia sebagai negara yang mampu memenuhi kebutuhan pangan rakyat secara mandiri.
Pemerintah, kata dia, terus berupaya menyelesaikan persoalan yang dihadapi petani, mulai dari akses pupuk, harga gabah, hingga berbagai aturan yang dinilai masih berbelit-belit.
Prabowo menegaskan pemerintah memilih mencari solusi dan memastikan birokrasi tidak menjadi penghambat kebijakan yang berpihak kepada rakyat.
Dia juga menekankan pentingnya reformasi birokrasi agar pemerintahan bekerja lebih efisien serta terbebas dari praktik penyalahgunaan kewenangan.
“Negara harus hadir untuk memudahkan masyarakat,” pungkasnya. (Red)
