SERANG – Menyikapi beredarnya isu dan video yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat terkait kemunculan sosok pocong, Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum diketahui kebenarannya.

Hengki menegaskan, bahwa isu terkait pocong yang sempat beredar tidak benar adanya. Oleh karena itu, dirinya mengajak kepada seluruh masyarakat untuk tetap tenang.

“Kami mengajak seluruh masyarakat untuk tetap menjaga persatuan, tidak panik, serta bersama-sama menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif,” kata Hengki kepada awak media, Senin 25 Mei 2026.

Dikatakan Hengki, situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di wilayah Banten saat ini dalam kondisi aman dan kondusif. Polda Banten bersama jajaran Polres terus meningkatkan patroli kewilayahan guna memberikan rasa aman kepada masyarakat.

“Kami tidak ingin keresahan masyarakat dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan aksi kejahatan seperti pencurian, perampokan maupun gangguan kamtibmas lainnya,” ungkapnya.

“Oleh karena itu, kami meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan lingkungan,” sambungnya.

Lebih lanjut Hengki mengajak kepada masyarakat untuk tetap menjaga situasi kamtibmas dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, khususnya yang beredar di media sosial.

“Masyarakat kami minta tetap tenang, tingkatkan kewaspadaan lingkungan dan jangan mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya. Jika menemukan aktivitas mencurigakan segera laporkan kepada pihak kepolisian atau melalui layanan call center 110 yang aktif 24 jam,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Heboh Isu Pocong, Kapolda Banten Imbau Warga Tetap Tenang pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 hijriyah, Kepolisian Daerah Banten menyalurkan sebanyak 70 ekor sapi dan 5 ekor domba kepada masyarakat di wilayah hukum Polda Banten.

Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengatakan, bahwa penyaluran hewan kurban ini sebagai bentuk kepedulian sosial dan semangat berbagi kepada masyarakat pada momentum hari besar keagamaan.

“Selain itu, kegiatan ini juga menjadi wujud nyata hadirnya Polri di tengah masyarakat, tidak hanya dalam menjaga keamanan dan ketertiban, tetapi juga melalui aksi sosial dan kemanusiaan,” kata Hengki kepada awak media, Senin 25 Mei 2026.

Dikatakan Hengki, sebelum penyaluran dilakukan, pihaknya terlebih dahulu melakukan pengecekan secara langsung terhadap kondisi hewan qurban guna memastikan seluruh hewan dalam keadaan sehat, layak, dan memenuhi syarat untuk dikurbankan.

“Pengecekan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari kondisi fisik hewan hingga kesiapan proses pendistribusiannya,” ungkapnya.

Hengki juga menyampaikan, tidak menutup kemungkinan jumlah hewan kurban yang akan disalurkan nantinya akan bertambah seiring dengan adanya partisipasi dan kontribusi dari berbagai pihak menjelang pelaksanaan penyembelihan hewan kurban.

Menurutnya, pelaksanaan kurban merupakan bentuk implementasi nilai-nilai keikhlasan, pengorbanan, serta kepedulian terhadap sesama sebagaimana makna yang terkandung dalam perayaan Idul Adha.

“Kegiatan ini bukan hanya sekadar tradisi tahunan, tetapi juga menjadi momentum untuk meningkatkan rasa kepedulian sosial, kebersamaan, dan semangat berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.

Hengki menjelaskan, proses pendistribusian hewan kurban nantinya akan dilakukan secara bertahap dan merata kepada masyarakat yang membutuhkan, termasuk kaum dhuafa, yayasan, pondok pesantren, tokoh agama, serta sejumlah elemen masyarakat lainnya.

“Seluruh rangkaian kegiatan dilakukan dengan mengedepankan semangat kebersamaan, gotong royong, dan nilai-nilai kemanusiaan. Kegiatan pengecekan dan pendistribusian hewan qurban tersebut berlangsung dengan lancar dan penuh keakraban,” jelasnya.

Lebih lanjut Hengki berharap, hehadiran jajaran Polda Banten dalam kegiatan ini mendapat sambutan positif dari masyarakat, sebagai bentuk nyata kepedulian dan pengabdian Polri kepada masyarakat.

“Kami berharap hewan kurban yang disalurkan dapat memberikan manfaat serta membawa kebahagiaan bagi masyarakat,” harapnya. (Aldo Marantika)

Artikel Jelang Idul Adha, Polda Banten Salurkan Puluhan Hewan Kurban kepada Masyarakat  pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Pemerintah Provinsi Banten melakukan normalisasi sejumlah sungai secara serempak melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat dan pemerintah ditingkat Kabupaten atau Kota.

Kepala DPUPR Banten, Arlan Marzan mengatakan, untuk di wilayah Selatan Banten, ada beberapa sungai yang menjadi kewenangan provinsi di antaranya sungai Cilemer, Ciliman dan Cilatak.

Sementara untuk penanganan sungai di wilayah Tangerang Raya, pemerintah provinsi Banten telah menjalin kerjasama dengan pemerintah pusat mengingat sejumlah sungai di wilayah tersebut merupakan kewenangan Pemerintah Pusat.

 “Di wilayah Tangerang Raya sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat diantaranya kali Angke dan kali Cirarab. Untuk penanganannya kita telah menjalin kerjasama Pemerintah Pusat,” ungkapnya.

“Kemarin kita juga bareng-bareng dengan kabupaten atau kota untuk menormalisasi Kali Ledug dan Kali Sabi,” sambungnya.

Dikatakan Arlan, untuk pelaksanaan normalisasi di wilayah Tangerang Raya ini akan dilakukan secara serempak karena masuk dalam kewenangan BBWS Ciliwung Cisadane, sehingga memerlukan koordinasi dan kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta.

“Kolaborasi dengan Pemprov DKI Jakarta ini dilakukan untuk membagi tugas agar penanganan sungai berjalan lebih efektif, terkoordinasi dan mampu mengurangi resiko banjir di wilayah Banten,” ujarnya.

Lebih lanjut Arlan menyampaikan, kegiatan normalisasi sungai ini merupakan program tahunan yang sering dilaksanakan oleh pemerintah Provinsi Banten.

“Setiap tahun kita laksanakan, kita bagi tugas antar instansi,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Pemprov Banten Normalisasi Sungai Secara Serempak pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Anggota V Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI, Bobby Adhityo Rizaldi mengatakan, bahwa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan program Pemerintah Provinsi Banten tahun anggaran 2025, menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

“Hasil pemeriksaan atas laporan keuangan dan program tahun 2025, menunjukkan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut,” kata Bobby saat Rapat paripurna penyerahan laporan hasil pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten tahun anggaran 2025, di Ruang Paripurna DPRD Banten, pada Senin 25 Mei 2026.

Dikatakan Bobby, adapun beberapa temuan yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut diantaranya, 13 paket pekerjaan jalan desa dan belanja persediaan tidak sesuai dengan spesifikasi kontrak, 23 pekerjaan jalan, irigasi dan jaringan belum sesuai dengan spesifikasi, pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan pada 4 perangkat daerah belum sesuai ketentuan.

Kemudian, penataan persediaan di RSUD Banten dan RSUD Malingping belum memadai, dan pemanfaatan aset tetap tanah, pencatatan aset tetap sebelum dan saat pembangunan JIJ, jalan, jaringan, serta aset tak berwujud belum tertib.

“Atas temuan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Gubernur Banten agar memerintahkan kepala OPD terkait untuk mengendalikan pelaksanaan pekerjaan dan belanja barang untuk dijual atau diserahkan secara memadai, mengendalikan pelaksanaan pekerjaan gedung dan bangunan sesuai tanggung jawab, mengendalikan dan mengawasi penyimpanan serta pencatatan barang persediaan, termasuk barang sosial, serta mengendalikan dan mengawasi pengelolaan BUMD, khususnya pemanfaatan dan pencatatan aset tetap di tingkat pengguna barang,” ungkapnya.

Bobby juga menyampaikan, apabila terdapat hasil pemeriksaan yang dinilai belum jelas, DPRD Banten memiliki hak untuk mengusulkan pertemuan konsultasi dengan BPK Perwakilan Provinsi Banten, sesuai ketentuan yang berlaku.

“Kesepakatan ini dirancang untuk memfasilitasi komunikasi dan koordinasi yang lebih baik, hingga DPRD dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam terhadap temuan pemeriksaan. Peran DPRD sangat penting dalam memastikan bahwa keuangan negara dikelola secara efisien, efektif dan akuntabel.

Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, dalam rangka menindaklanjuti rekomendasi atau temuan hasil pemeriksaan BPK tersebut, pihaknya telah menyusun rencana aksi sebagai bentuk perbaikan di masa mendatang.

“Kami telah menyusun rencana aksi atau action plant sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan. Kemudian, kami memohon arahan serta masukkan dari Badan Pemeriksa Keuangan agar seluruh tindak lanjut hasil audit dapat diselesaikan secara tepat waktu paling lama dalam 60 hari kerja,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Anggota V BPK RI Soroti Temuan Pemeriksaan Keuangan Pemprov Banten 2025 pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Sebanyak 240 personel gabungan dikerahkan untuk mengamankan pertandingan kompetisi BRI Super League 2025/2026, antara Persita Tangerang melawan Persis Solo, yang berlangsung di Banten International Stadium (BIS), Kota Serang, Sabtu 23 Mei 2026.

Kabidhumas Polda Banten Kombes Pol Maruli Ahiles mengatakan, para personil yang bertugas saat ini ditempatkan di sejumlah titik strategis, mulai dari pintu masuk stadion, jalur kedatangan suporter, area VIP.

“Adapun untuk personelnya terdiri dari unsur Polda Banten, Polresta Serang Kota, Set Brimob, Ditsamapta, Ditpamobvit, Ditlantas, Bidpropam, Biddokkes dan fungsi pendukung lainnya,” kata Maruli.

Dikatakan Maruli, pengamanan dilakukan dalam rangka kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD), guna memastikan pertandingan berjalan aman, tertib, dan kondusif.

“Pengamanan pertandingan sepak bola merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan rasa aman kepada masyarakat sekaligus mendukung terciptanya atmosfer pertandingan yang tertib dan sportif,” ungkapnya.

“Kami mengajak seluruh suporter untuk bersama-sama menjaga ketertiban, menjunjung tinggi sportivitas dan mematuhi aturan yang berlaku demi terciptanya pertandingan yang aman dan nyaman bagi semua pihak,” sambungnya.

Maruli juga menegaskan, bahwa seluruh personel pengamanan telah diarahkan untuk bertindak profesional dan humanis dalam menjalankan tugas di lapangan.

“Pengamanan dilakukan dengan pendekatan humanis, namun tetap tegas terhadap potensi gangguan kamtibmas,” ujarnya.

Lebih lanjut Maruli berharap, pertandingan ini dapat menjadi hiburan positif bagi masyarakat serta memperkuat persatuan melalui olahraga sepak bola.

“Melalui pengamanan yang optimal dan sinergitas seluruh pihak, diharapkan pertandingan Persita Tangerang melawan Persis Solo dapat berlangsung lancar, aman dan menjadi hiburan positif bagi masyarakat serta pecinta sepak bola di Provinsi Banten,” harapnya. (Aldo Marantika)

Artikel 240 Personel Gabungan Dikerahkan Amankan Pertandingan Persita Tangerang vs Persis Solo di BIS pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Asosiasi Olahraga Pendakian Gunung Indonesia Pencab Lebak (AOPGI Lebak) resmi dideklarasikan di Kabupaten Lebak, pada Sabtu 23 Mei 2026.

Dalam momentum itu juga turut dilaksanakan pengukuhan dan pelantikan pengurus AOPGI Pengcab Lebak, yang dinahkodai oleh Rido Alamsyah.

Ketua Harian AOPGI Banten, Fauzan Azqia Fathul Huda mengatakan, bahwa kegiatan ini jadi momentum penting dalam memperkuat eksistensi olahraga pendakian gunung di Kabupaten Lebak, sekaligus mempertegas arah gerakan AOPGI dalam bidang olahraga, pendidikan, konservasi dan keselamatan pendakian.

“Kepengurusan AOPGI Lebak ini menjadi energi baru bagi kemajuan dunia pendakian di Provinsi Banten. Sedikitnya ada 31 pengurus yang dilantik dan dikukuhkan dan selanjutnya akan menjalankan roda organisasi sesuai bidangnya masing-masing,” kata Fauzan.

Menurut Fauzan, jangan telah dideklarasikannya AOPGI Pengcab Lebak ini diharapkan mampu menjadi pusat pembinaan pendaki gunung yang progresif, dan profesional.

“Tentunya dengan hadirnya AOPGI harus mampu melahirkan generasi pecinta alam yang berintegritas, berprestasi, dan memiliki kepedulian tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup di Indonesia,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Umum AOPGI Lebak, Rido Alamsyah menyampaikan, bahwa AOPGI hadir bukan hanya sebagai organisasi komunitas pendaki gunung, melainkan sebagai wadah strategis yang memiliki visi besar dalam membangun ekosistem pendakian yang terarah, profesional, dan berdampak luas bagi masyarakat.

“AOPGI Pencab Lebak dan AOPGI Banten membuka ruang kolaborasi seluas-luasnya kepada seluruh elemen masyarakat, komunitas, lembaga pendidikan, pemerintah, hingga sektor swasta,” kata Rido

Dikatakan Rido, fokus utama AOPGI Lebak adalah membangun gerakan pendakian gunung yang sehat, aman, edukatif, berprestasi, serta memiliki kepedulian tinggi terhadap lingkungan dan konservasi.

“Arah gerakan AOPGI mengacu pada kurikulum organisasi yang menitikberatkan pada empat aspek utama, yakni aspek pendidikan, rekreasi, prestasi, serta konservasi dan eksplorasi,” ujarnya.

“Olahraga pendakian gunung tidak lagi dapat dipandang sekadar aktivitas hobi, melainkan telah berkembang menjadi cabang olahraga yang memiliki nilai pembinaan, disiplin, ketahanan mental, hingga kontribusi terhadap pelestarian alam,” sambungnya.

Lebih lanjut Rido menyampaikan, bahwa saat ini pihaknya aktif dalam menyampaikan edukasi keselamatan pendakian dan lingkungan hidup. Selain itu, AOPGI juga telah memperoleh rekomendasi dari dinas pendidikan provinsi Banten dalam pelaksanaan program edukasi dan pembinaan kepemudaan berbasis alam terbuka. AOPGI juga turut memiliki peran penting dalam berbagai kegiatan konservasi dan penghijauan di wilayah Banten.

“Sebagai organisasi olahraga, AOPGI menaungi tiga cabang olahraga yang telah terdaftar, yakni Kebut Gunung, Lintas Alam, dan Tree Climbing. Ketiga cabang tersebut menjadi bagian dari upaya AOPGI dalam mendorong lahirnya atlet-atlet olahraga alam terbuka yang kompetitif dan berdaya saing,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Nahkodai AOPGI Pengcab Lebak, Rido Alamsyah Siap Wujudkan Pendakian yang Aman dan Edukatif  pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Sempat terpuruk, kawasan wisata di pesisir barat Banten seperti Anyer- Cerita mulai menunjukkan tanda kebangkitan.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, wisata pantai andalan Banten kini kembali tumbuh dengan hadirnya hotel, resort, dan fasilitas wisata baru untuk menyambut lebih banyak wisatawan.

Menurutnya, sektor pariwisata di kawasan tersebut mulai bergerak dan menunjukkan perkembangan positif dalam beberapa tahun terakhir.

“Beberapa tahun terakhir ini mulai tumbuh dan bangkit kembali,” kata Andra kepada awak media, Sabtu 23 Mei 2026.

Dikatakan Andra, pemerintah provinsi Banten bersama pelaku wisata terus melakukan berbagai pembenahan. Supaya itu meliputi peningkatan pelayanan wisata, penguatan kelompok sadar wisata, atu Pokdarwis, hingga dukungan terhadap investasi sektor pariwisata.

“Banten memiliki paket wisata lengkap yang tidak dimiliki daerah lain di sekitar Jakarta. Potensi itu mencakup Gunung, Curug, Pulau, Budaya, hingga wisata religi,” ungkapnya.

Andra menyampaikan, akses menuju kawasan wisata juga di proyeksikan semakin mudah. Yang di mana Tol Serang-Panimbang ditargetkan segera rampung sehingga perjalanan ke Anyer, Cinangka dan Carita menjadi lebih cepat dan nyaman.

“Dampaknya akan terasa pada peningkatan mobilitas wisatawan, tumbuhnya peluang usaha lokal dan bergeraknya ekonomi masyarakat sekitar,” ujarnya.

Dijelaskan Andra, dukungan juga datang dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Yandri Susanto, di mana beliau turut mendorong pengembangan desa wisata di sekitar Anyer, Cinangka, dan Carita.

“Dengan tujuan agar wisatawan tidak hanya datang untuk melihat laut, tetapi juga menikmati budaya Desa mencicipi kuliner lokal, mengunjungi Curug serta melihat potensi UMKM dan tradisi masyarakat,” jelasnya.

Menurut Andra, kebangkitan wisata Banten juga ditandai dengn masuknya jaringan resort internasional, seperti Movenpick Resort Carita. Andra menilai, kehadiran resort ini akan memperkuat destinasi wisata pesisir Indonesia, termasuk Banten.

Kendati demikian, pemerintah provinsi Banten menekankan bahwa kebangkitan wisata harus memberikan dampak nyata bagi masyarakat sekitar. Bukan hanya ramai di media sosial, tetapi juga membuka lapangan kerja, menghidupkan UMKM, menjaga lingkungan pesisir dan memperkuat budaya lokal.

“Karena kebangkitan wisata bukan hanya soal ramainya destinasi, tetapi juga bagaimana manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh warga,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Sempat Terpuruk, Kawasan Wisata di Pesisir Barat Banten Kembali Bangkit  pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Dinas Pertanian Provinsi Banten, hingga saat ini belum menemukan adanya hewan kurban yang mengalami penyakit serius, menjelang perayaan Idul Adha 1447 Hijriah.

“Saat ini dilapak Alhamdulillah belum ditemukan gejala penyakit mengarah ke penyakit hewan menular strategis seperti antraks, PMK, LSD dan brucellosis,” kata Kepala Bidang Keswan dan Kesmavet pada Dinas Pertanian Banten, Ari Mardiana kepada awak media, Jumat 22 Mei 2026.

Meski demikian, pihaknya mencatat ada sejumlah hewan kurban yang mengalami gejala penyakit ringan, seperti pilek, batuk, sakit mata dan mencret.

“Hanya gejala penyakit ringan saja seperti pilek, batuk, sakit mata dan mencret. Hewan nya rata-rata kambing dan domba. Data sementara kita ada sekitar 50 ekor dari jumlah 1.800 ekor yang telah kami priksa,” ungkapnya.

“Kami juga blm merekap data lanjutan yang memang dilaksanakan oleh kabupaten atau kota setiap harinya, karna kalau provinsi hanya turun 1 sampai 2 kali, di setiap kabupaten atau kota,” sambungnya.

Dijelaskan Ari, gejala penyakit ringan yang menyerang 50 hewan kurban ini disebabkan oleh beberapa faktor, seperti perubahan lingkungan, jarak pengiriman yang jauh, perubahan pakan dan kondisi cuaca.

“Untuk hewan kurban yang terdeteksi mengalami gejala penyakit ringan kita melakukan isolasi dan menyarankan untuk tidak dijual. Jika di perlukan pengobatan kita hanya menggunakan obat topical saja atau obat dari luar, tidak dengan suntik. Jaga-jaga hawatir hewannya tetap dijual oleh pedagang,” jelasnya.

Sebelumnya telah diberitakan, bahwa Pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pertanian akan melakukan pengawasan terhadap 1.808 lapak penjualan hewan kurban yang tersebar di sejumlah wilayah Provinsi Banten.

Plt. Kepala Dinas Pertanian Banten, Nasir mengatakan, bahwa pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian Provinsi Banten ini akan akan dibagi menjadi 4 tahapan, mulai dari bimbingan teknis, pemeriksaan lapak, pemeriksaan antemortem dan pemeriksaan postmortem.

“Untuk pengawasan dimulai dari bimbingan teknis yang bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang cara memilih hewan kurban yang sehat dan aman. Kemudian, nanti petugas akan melakukan pemeriksaan dokumen veteriner dan sanitasi di seluruh lapak, lalu akan memasang stiker sebagai tanda lapak telah diperiksa dan hewan kurban dinyatakan sehat serta aman,” kata Nasir kepada awak media, Selasa 19 Mei 2026.

“Kemudian, menjelang Idul Adha petugas akan melakukan pemeriksaan fisik berkala hewan kurban di masjid-masjid untuk memastikan kelayakan klinis sebelum penyembelihan. Setelah itu, tahap akhir petugas akan melakukan pemeriksaan ulang dokumen veteriner dan sanitasi serta pemasangan stiker sebagai bukti lapak dan hewan kurban aman dikonsumsi,” sambungnya.

Menurut Nasir, pemasangan stiker di tiap-tiap lapak yang telah dilakukan pemeriksaan bertujuan sebagai bukti atau informasi kepada masyarakat bahwa hewan kurban yang dijual di lapak tersebut terbebas dari penyakit dan aman untuk dikonsumsi.

“Pemasangan stiker sebagai bukti bahwa hewan yang dijual di lapak tersebut telah bebas dari penyakit dan telah lulus dari pemeriksaan petugas,” ungkapnya.

Lebih lanjut Nasir mengimbau, kepada seluruh masyarakat Banten untuk memilih lapak hewan kurban yang bersetiker resmi dan mendukung peternak lokal.

“Langkah ini dilakukan agar ibadah Idul Adha 2026 berjalan lancar sesuai syariat dengan menjamin kesehatan hewan kurban di seluruh lapak di Banten,” imbaunya. (Aldo Marantika)

Artikel 50 Hewan Kurban di Banten Alami Penyakit Ringan pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Puluhan massa yang tergabung dalam Forum Zakat Banten (FZB) melakukan aksi solidaritas kemanusiaan sebagai bentuk protes terhadap aksi penculikan 9 WNI yang dilakukan Tentara Israel. Aksi solidaritas itu dilangsungkan di Lampu Merah Ciceri, Kota Serang, pada Kamis 21 Mei 2026.

Dalam aksinya massa dari Forum Zakat Banten (FZB) membentangkan flyer bertuliskan “Bebaskan Palestina dan 9 WNI”. Untuk diketahui berikut nama-nama 9 WNI yang diculik tentara Israel saat menjalankan missi kemanusiaan Global Sumud Flotilla (GSF), Thoudy Badal (Jurnalis), Hendro Prasetyo (Aktivis Kemanusiaan), Andre Prasetyo (Jurnalis), Andi Angga P (Aktivis Kemanusiaan).

Kemudian, Ronggo Wirasanu (Aktivis Kemanusiaan), Herman Budianto (Aktivis Kemanusiaan), As’ad Aras (Aktivis Kemanusiaan), Rahendro Herubowo (Jurnalis) dan Bambang Nuroyono (Jurnalis).

Koordinator Aksi Solidaritas Forum Zakat Banten, Andi mengatakan, pihaknya mengecam keras tindakan Zionis Israel yang terus melakukan genosida, penyerangan, dan pelanggaran Hak Asasi Manusia terhadap rakyat Palestina, khususnya di wilayah Gaza yang sampai saat ini masih mengalami krisis kemanusiaan berkepanjangan.

“Kami menuntut pembebasan segera terhadap 9 Aktivis Kemanusiaan WNI yang ditangkap atau diculik oleh pihak Israel saat menjalankan misi kemanusiaan Global Sumud Flotilla menuju Palestina sebagai bentuk solidaritas internasional terhadap masyarakat Gaza,” kata Andi.

Dikatakan Andi, pihaknya mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk segera mengambil langkah konkret, cepat, dan tegas melalui jalur diplomatik internasional, termasuk melakukan koordinasi dengan negara-negara sahabat dan lembaga internasional guna memastikan keselamatan serta pembebasan 9 WNI Aktivis Kemanusiaan tersebut.

“Kami juga menyerukan kepada masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Provinsi Banten, agar terus menjaga solidaritas dan kepedulian terhadap perjuangan rakyat Palestina melalui doa bersama, aksi damai, bantuan kemanusiaan, serta dukungan moral terhadap para relawan kemanusiaan,” ungkapnya.

Menurut Andi, lembaga Internasional harus memberikan tekanan terhadap Israel agar menghentikan agresi militer, membuka akses bantuan kemanusiaan secara penuh, serta menjamin keselamatan warga sipil dan para relawan kemanusiaan Internasional yang berada di wilayah konflik.

“Aksi yang kami laksanakan pada hari ini merupakan bentuk kepedulian moral, kemanusiaan, dan solidaritas bersama terhadap rakyat Palestina, sekaligus bentuk dukungan terhadap para Aktivis Kemanusiaan Indonesia yang sedang memperjuangkan akses bantuan bagi masyarakat Gaza,” ujarnya.

” Oleh karna itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, lembaga zakat, organisasi sosial kemanusiaan, mahasiswa, serta komunitas peduli Palestina untuk memperkuat koordinasi dan pengawalan bersama terkait upaya pembebasan 9 Aktivis Kemanusiaan WNI dan dukungan terhadap perjuangan kemerdekaan Palestina,” sambungnya.

Lebih lanjut Andi berharap seruan yang mereka sampaikan bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah Republik Indonesia, sehingga 9 WNI yang saat ini tengah diculik tentara Israel bisa segera dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia.

“Mudah-mudahan biar kita hari ini bisa didengar oleh pemerintah, dan saudara-saudara kita yang telah disandera bisa segera dibebaskan dan dipulangkan ke Indonesia,” harapnya. (Aldo Marantika)

Artikel Forum Zakat Banten Desak Pemerintah Lakukan Tindakan untuk Bebaskan 9 WNI yang Diculik Tentara Israel  pertama kali tampil pada Banten Online.

SERANG – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM Serang Raya menggelar aksi refleksi peringatan Hari Reformasi Nasional ke 28 tahun, di Alun-alun Serang, pada Kamis 21 Mei 2026.

Dalam aksinya para mahasiswa menyoroti soal menguatnya militerisme di ranah sipil, impunitas dan pemutihan sejarah

Koordinator Lapangan Aksi Aliansi BEM Serang Raya, Tubagus Fajri mengatakan, bahwa informasi yang diperjuangkan dengan darah dan air mata kini kembali diuji oleh menguatnya militerisme di ranah sipil serta berbagai bentuk pembongkaran terhadap rakyat.

“Selama 28 tahun reformasi berlalu, namun demokrasi terus dikebiri, ruang sipil dipersempit, dan pelanggaran HAM masih dibiarkan tanpa penyelesaian,” kata Fajri.

Hentikan Militerisasi Ruang Sipil, Lawan Pemutihan Sejarah

Dikatakan Fajri, pada 21 Mei 1998 lalu, menjadi momentum runtuhnya religimu atau ritel Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto. Reformasi lahir dari tuntutan rakyat untuk mengakhiri otoritarianisme, menegakkan supremasi sipil, memberantas KKN, serta menghadirkan demokrasi dan penghormatan HAM.

“Namun setelah 28 tahun, cita-cita reformasi justru menghadapi ancaman serius melalui menguatnya militerisme, impunitas, dan pemutihan sejarah,” ungkapnya.

Reformasi dan Komitmen HAM yang tidak pernah tuntas

Fajri menyampaikan, bahwa pasca reformasi negara menunjukkan komitmen formal melalui pembentukan berbagai regulasi HAM serta penguatan jaminan HAM dalam undang-undang 1945.

Hal ini seharusnya menjadi landasan bagi demokrasi yang menghormati martabat manusia dan menjamin penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu.

“Namun hingga hari ini, komitmen tersebut kerap berhenti sebatas teks hukum. Berbagai kasus pelanggaran HAM berat tidak kunjung dituntaskan secara menyeluruh dan berkeadilan. Korban dan keluarga korban masih terus menunggu kepastian hukum, pengungkapan kebenaran, pemulihan hak, serta pertanggungjawaban negara,” ujarnya.

Mei Sebagai Bulan Ingatan dan Perlawanan

Dijelaskan Fajri, sepanjang bulan Mei, sejarah Indonesia dipenuhi berbagai catatan kelam pelanggaran HAM. Mulai dari pembunuhan aktivis buruh Marsinah pada 1993, Peristiwa Trisakti, Kerusuhan Mei 1998, tragedi Simpang KKA (1999), Jambo Keupok, hingga pemberlakuan Darurat Militer Aceh tahun 2003.

“Di bulan yang sama, rakyat memperingati 21 Mei sebagai hari Reformasi dan 26-31 Mei sebagai Pekan Anti Penghilangan Paksa. Mei bukan sekadar bulan memorial, tetapi momentum politik untuk menjaga ingatan kolektif dan memastikan kejahatan masa lalu tidak dihapus dari sejarah bangsa,” jelasnya.

Militerisasi Ruang Sipil Kembali Menguat

Menurut Fajri, salah satu agenda utama reformasi adalah menghapus dwifungsi ABRI dan mengembalikan militer pada fungsi pertahanan negara.

Namun hari ini, militerisme kembali menguat melalui perluasan kewenangan militer di ruang sipil.

“Perluasan Operasi Militer Selain Perang (OMSP), termasuk hingga ke ranah siber, membuka ruang intervensi militer terhadap kebebasan sipil, privasi warga, dan demokrasi. Situasi ini menunjukkan semakin kaburnya batas antara fungsi pertahanan dan urusan sipil yang seharusnya berada di bawah kontrol demokratis,” terangnya.

Impunitas dan Privilage Militer Masih Dipelihara

Belum direvisinya sistem peradilan yang memungkinkan aparat militer pelaku tindak pidana umum tetap diproses dalam mekanisme internal menunjukkan masih kuatnya privilege institusional dan impunitas.

“Kondisi ini melemahkan transparansi, menghambat akuntabilitas, dan melukai rasa keadilan terutama ketika korbannya adalah warga sipil. Reformasi seharusnya menghadirkan kesetaraan di hadapan hukum, bukan mempertahankan mekanisme yang justru memperkuat kekebalan institusi,” ungkapnya.

Penghilangan Paksa, Impunitas dan Seruan

Menurut Fajri, militer kini semakin dinormalisasi dalam berbagai program sipil, mulai dari proyek strategis nasional seperti Food Estate hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan pengelolaan berbagai program publik mulai menunjukkan pelibatan militer yang semakin luas.

Ekspansi ini memperlihatkan kaburnya batas antara urusan sipil dan pertahanan. Sejarah Indonesia telah berkali-kali menunjukkan bahwa ketika militer diberi ruang terlalu besar dalam kehidupan sipil, yang lahir bukan keamanan, melainkan kontrol, intimidasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan warga.

Pemutihan Sejarah dan Penghianatan Reformasi

Setelah 28 tahun Reformasi berjalan, bangsa ini justru menyaksikan semakin kuatnya praktik pemutihan sejarah. Penyangkalan terhadap perkosaan massal Mei 1998, pengaburan fakta sejarah, serta upaya penulisan ulang sejarah tanpa melibatkan korban menunjukkan negara sedang membangun narasi yang menghapus jejak kejahatan masa lalu.

“Pemutihan sejarah bukan persoalan simbolik semata, tetapi ancaman serius terhadap demokrasi. Ketika sejarah dipelintir dan korban dipinggirkan, negara sedang menghapus memori kolektif bangsa dan membuka ruang bagi berulangnya kekerasan serupa di masa depan,” kata Fajri.

Normalisasi Militer dalam Program Sipil

Militer kini semakin dinormalisasi dalam berbagai program sipil, mulai dari proyek strategis nasional seperti Food Estate hingga program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bahkan, pengelolaan berbagai program publik mulai menunjukkan pelibatan militer yang semakin luas.

“Ekspansi ini memperlihatkan kaburnya batas antara urusan sipil dan pertahanan. Sejarah Indonesia telah berkali-kali menunjukkan bahwa ketika militer diberi ruang terlalu besar dalam kehidupan sipil, yang lahir bukan keamanan, melainkan kontrol, intimidasi, kekerasan, dan pembatasan kebebasan warga,” ujarnya

“Praktik penghilangan paksa yang menjadi alat represi Orde Baru nyatanya belum sepenuhnya berakhir. Kasus penghilangan paksa 1997-1998, termasuk yang berkaitan dengan Tim Mawar di bawah struktur komando saat itu, masih belum dituntaskan secara adil dan transparan. Berbagai praktik represif terhadap demonstran dan masyarakat sipil juga terus muncul dalam berbagai momentum politik kontemporer. Hingga kini Indonesia pun belum meratifikasi Konvensi Internasional Anti Penghilangan Paksa (ICPPED), menunjukkan lemahnya komitmen negara dalam mencegah dan menghukum praktik tersebut,” sambungnya.

Lebih lanjut Fajri menyampaikan, dari seluruh catatan tersebut, bulan Mei harus menjadi momentum perlawanan. Reformasi tidak boleh dibiarkan mati perlahan.

“Negara harus menghentikan militerisasi ruang sipil, menolak pemutihan sejarah, serta menuntaskan seluruh pelanggaran HAM berat secara adil dan bermartabat,” tandasnya. (Aldo Marantika)

Artikel Refleksi 28 Tahun Reformasi, Mahasiswa Soroti Menguatnya Militerisme di Ranah Sipil pertama kali tampil pada Banten Online.