LOMBOK BARAT, –Gubernur Banten Andra Soni menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Banten dalam memperkuat pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai upaya mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal itu disampaikan Andra saat menghadiri Rapat Kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Hotel Aruna Senggigi, Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Kamis (16/7/2026).
Raker APPSI dibuka oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto yang secara simbolis memukul alat musik tradisional Lombok, gendang beleq.
Andra mengatakan, Pemerintah Provinsi Banten mendukung pembahasan dua agenda utama dalam raker, yakni penguatan UMKM dan optimalisasi pajak air permukaan.
“Hari ini saya mengikuti pembukaan Raker APPSI yang dibuka Pak Wamendagri Bima Arya. Pemprov Banten mendukung pembahasan terkait pemberdayaan UMKM dan pajak air permukaan,” ujar Andra.
Menurut dia, penguatan UMKM menjadi salah satu strategi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menggerakkan perekonomian daerah, sekaligus menciptakan lapangan kerja.
Selain itu, Andra menilai optimalisasi pajak air permukaan tidak hanya bertujuan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD), tetapi juga menjadi instrumen untuk menjaga keberlanjutan sumber daya air.
“Sebagai daerah industri, Banten memandang pengelolaan air permukaan menyangkut kepentingan masyarakat luas dan keberlanjutan lingkungan,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Bima Arya menyampaikan salam Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang tidak dapat menghadiri pembukaan Raker APPSI karena mengikuti rapat kerja bersama Komisi II DPR RI.
Ia mengingatkan para gubernur agar siap menghadapi berbagai tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, mulai dari dinamika geopolitik, pelaksanaan program prioritas nasional, perkembangan media digital, hingga persoalan hukum.
“Para kepala daerah harus sering berkoordinasi karena tantangan yang dihadapi saat ini semakin kompleks,” ujar Bima.
Bima menegaskan, gubernur memiliki dua fungsi, yakni sebagai kepala daerah otonom dan wakil pemerintah pusat di daerah. Karena itu, gubernur dituntut mampu mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional dengan pemerintah kabupaten/kota, memimpin program prioritas, menjaga integritas, serta membangun sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).
Sementara itu, Ketua Umum APPSI yang juga Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, mengatakan Raker APPSI menjadi forum strategis untuk menyamakan persepsi sekaligus merumuskan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah provinsi.
Menurut Rudy, pembahasan tahun ini difokuskan pada penguatan UMKM sebagai penggerak ekonomi daerah serta optimalisasi pajak air permukaan untuk memperkuat kapasitas fiskal daerah.
“APPSI diharapkan mampu melahirkan rekomendasi yang konkret dan aplikatif bagi pembangunan daerah,” kata Rudy. (Red)
