Wagub Banten Dorong Sinergi Perkuat Ketahanan Pangan Desa Hadapi Perubahan Iklim

SERANG, –Wakil Gubernur (Wagub) Banten Achmad Dimyati Natakusumah mendorong sinergi lintas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah untuk memperkuat ketahanan pangan desa di tengah ancaman perubahan iklim.

Hal itu disampaikan Dimyati saat menghadiri Sosialisasi Kebijakan Ketahanan Pangan Lokal dan Pemberdayaan Masyarakat Desa dalam Menghadapi Dampak Perubahan Iklim yang digelar Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) bersama The World Bank di Swiss-Belinn Modern Cikande, Kabupaten Serang, Selasa (30/6).

Acara itu dihadiri Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto, Wakil Menteri Desa Ahmad Riza Patria, Kepala BRIN Arief Satria, perwakilan The World Bank Jessica Ludwig Maaroof, Bupati Serang Ratu Rachmatuzakiyah, jajaran kementerian dan lembaga, serta ratusan kepala desa dan anggota BPD se-Banten.

Dalam kesempatan tersebut, Dimyati mengapresiasi peluncuran Program SEHATI (Swasembada Ekonomi Hijau dan Ketahanan Pangan Terintegrasi). Menurutnya, pembangunan desa akan berjalan optimal jika dilakukan melalui kolaborasi dengan memaksimalkan potensi dan kearifan lokal.

“Kemendes punya Program SEHATI, di mana pembangunan desa memang harus dilakukan bersama-sama dengan menginventarisasi seluruh potensi yang ada,” kata Dimyati.

Ia berharap Kemendes, BRIN, Bappenas, Kementerian Keuangan, dan kementerian serta lembaga lainnya bersinergi memetakan potensi desa guna memperkuat ketahanan pangan, terutama dalam menghadapi perubahan iklim.

“Saya berharap potensi dan kearifan lokal desa bisa diinventarisasi. Dengan begitu, ketahanan pangan desa dapat terus tumbuh meski menghadapi perubahan iklim,” ujarnya.

Menurut Dimyati, kemajuan desa menjadi fondasi kemajuan Indonesia karena sebagian besar kebutuhan pangan masyarakat berasal dari desa.

“Kalau desanya tumbuh, hidup, maju, dan mandiri, maka Indonesia juga akan maju,” tegasnya.

Dimyati juga mendorong pemanfaatan inovasi dan teknologi untuk mempercepat pembangunan desa. Ia berharap BRIN dan kementerian terkait terus mendampingi pemerintah desa melalui penerapan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

“Kami berharap ada dukungan inovasi dan teknologi agar desa menjadi lebih bersih, aman, damai, dan maju,” katanya.

Sementara itu, Menteri Desa dan PDT Yandri Susanto mengatakan Program SEHATI merupakan kolaborasi berbagai pihak melalui pendekatan oktahelix yang melibatkan pemerintah, akademisi, dunia usaha, organisasi masyarakat, lembaga riset, hingga mitra pembangunan internasional.

Menurut Yandri, program tersebut akan diterapkan di desa-desa di seluruh Indonesia untuk memperkuat ketahanan pangan lokal, mendorong hilirisasi produk desa, membangun desa tangguh terhadap perubahan iklim, mewujudkan desa bebas sampah, hingga melahirkan desa berorientasi ekspor.

“Program ini bertujuan memastikan potensi ketahanan pangan lokal benar-benar berkembang di setiap desa,” ujarnya.

Yandri menegaskan Program SEHATI merupakan bagian dari implementasi Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, khususnya agenda membangun Indonesia dari desa melalui pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan.

“Program ini mendukung target swasembada pangan, sekaligus mendorong hilirisasi produk desa agar memiliki nilai tambah, meningkatkan perekonomian desa, dan membuka lapangan kerja,” jelasnya.

Kepala BRIN Arief Satria menyatakan pihaknya siap mendukung program tersebut melalui pengembangan teknologi tepat guna, smart farming, teknologi genomik, dan berbagai inovasi berbasis pembangunan berkelanjutan untuk memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.

Dukungan serupa juga disampaikan perwakilan The World Bank Jessica Ludwig Maaroof. Menurutnya, kolaborasi Kemendes PDT, BRIN, dan para pemangku kepentingan menjadi langkah strategis dalam memperkuat pembangunan desa sekaligus meningkatkan ketahanan terhadap dampak perubahan iklim.

Dalam kesempatan yang sama, Kemendes PDT dan BRIN menandatangani nota kesepahaman tentang sinergi riset, inovasi, dan pemanfaatannya untuk mendukung pembangunan serta pemberdayaan masyarakat desa dan daerah tertinggal. (Red)