PANDEGLANG, –Gaspol! Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pandeglang (DKUPP) mencatat progres penerapan Sistem Informasi Manajemen Koperasi Desa (Simkopdes) Desa Merah Putih terus menanjak.

Peningkatan ini sejalan dengan percepatan pembangunan gerai Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di berbagai wilayah.

Kepala Bidang Kelembagaan dan Pengawasan DKUPP Pandeglang, Dindin Herdiansyah, memastikan Simkopdes bakal jadi “otak” operasional koperasi desa begitu gerai rampung dibangun.

“Saat ini pembangunan gerai masih dalam fase konstruksi sesuai tahapan dari Kementerian Koperasi. Tahap berikutnya operasionalisasi, dan Simkopdes menjadi sistem utama yang wajib digunakan seluruh KDKMP,” tegas Dindin kepada wartawan, Sabtu (14/2/2026).

Targetnya nggak main-main. Dari total 339 desa dan kelurahan di Pandeglang, semuanya dibidik memiliki KDKMP. Sampai sekarang, pembangunan gerai sudah berjalan di 72 desa dan kelurahan.

BACA JUGA :  MK Putuskan Pasal 8 UU Pers, Karya Jurnalis Tak Bisa Langsung Dipidanakan

Data lahan yang masuk lewat portal TNI sebagai leading sector mencatat 103 lokasi diusulkan. Dari jumlah itu, 85 titik dinyatakan layak dibangun dan 72 lokasi sudah masuk tahap konstruksi.

Progres sistemnya juga makin kinclong. Kalau sebelumnya ada 11 desa dan kelurahan yang belum bisa bikin akun Simkopdes, kini tinggal enam desa saja yang belum terdaftar.

“Sekarang tinggal enam KDKMP lagi yang belum memiliki akun Simkopdes. Kami terus lakukan pendampingan lewat tim IT dinas supaya semuanya segera terdaftar,” ujarnya.

Dindin menegaskan, hambatan bukan datang dari desa. Biang keroknya justru sinkronisasi data antar kementerian.

“Kendala utamanya ada pada data badan hukum koperasi yang belum sinkron antara Kementerian Hukum dan Kementerian Koperasi, sehingga proses registrasi akun sempat terkendala,” bebernya.

BACA JUGA :  Petani Lebak Minta Wagub Banten Bangun Irigasi Tersier di Cibinuangeun

Selain urusan sistem, tantangan lain masih klasik: lahan. Berdasarkan data Simkopdes, sekitar 208 desa dan kelurahan sudah mengajukan lahan. Artinya, masih ada wilayah yang belum punya aset desa atau lahan pemerintah untuk pembangunan gerai.

Belum lagi faktor cuaca yang ikut memperlambat pengerjaan. Padahal, pemerintah pusat menargetkan pembangunan gerai koperasi rampung pada Maret mendatang.

Meski begitu, DKUPP tetap optimistis. Pembangunan fisik dan kesiapan sistem diyakini bisa tancap gas bareng-bareng, sehingga koperasi desa segera beroperasi sebagai motor penggerak ekonomi rakyat.

“Kami berharap seluruh desa segera punya gerai dan sistem operasional yang siap, sehingga koperasi desa benar-benar jadi motor penguatan ekonomi masyarakat,” pungkasnya. (Red)

BACA JUGA :  Soal Isu Peleburan Gerindra-Nasdem Tak Logis