PANDEGLANG, –Kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani–Iing Andri Supriadi genap satu tahun pada 20 Februari 2026. Keduanya dilantik Presiden Prabowo Subianto pada 20 Februari 2025 untuk memimpin Kabupaten Pandeglang.
Namun, sejak awal masa jabatan, visi-misi yang diusung Dewi–Iing dihadapkan pada tantangan fiskal. Kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat berdampak langsung pada postur APBD 2025 dan mengganggu sejumlah program prioritas, terutama pembangunan infrastruktur jalan.
Dalam dokumen RPJMD, Dewi–Iing menargetkan perbaikan jalan sepanjang 30 kilometer per tahun.
Target itu terhambat setelah terbitnya Instruksi Presiden serta surat edaran Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan terkait efisiensi belanja daerah pada awal 2025.
Akibatnya, APBD Murni 2025 yang semula sebesar Rp2,8 triliun dipangkas Rp107,4 miliar. Pada APBD Perubahan, anggaran kembali tertekan dengan defisit Rp182,9 miliar sehingga total menjadi Rp2,6 triliun.
Dari nilai pemangkasan Rp107,4 miliar, sekitar Rp80 miliar sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan dan perbaikan jalan serta jembatan. Dampaknya, seluruh proyek yang telah masuk tahap tender dini dibatalkan.
Kondisi defisit membuat Pandeglang pada 2025 praktis tidak memiliki alokasi signifikan dari APBD untuk pembangunan jalan. Pemerintah daerah hanya mengandalkan dukungan dari pemerintah pusat melalui BPJN Banten lewat Program Inpres, serta bantuan Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Bang Andra (Bangun Jalan Desa Sejahtera).
Memasuki 2026, tekanan fiskal belum sepenuhnya mereda. Anggaran Transfer ke Daerah (TKD) kembali dipotong sebesar Rp136,9 miliar.
Wakil Bupati Pandeglang Iing Andri Supriadi mengatakan, satu tahun kepemimpinan Dewi–Iing menjadi momentum evaluasi atas berbagai target pembangunan.
“Masih banyak PR dan harapan masyarakat yang harus kami realisasikan, khususnya di bidang infrastruktur jalan dan jembatan, pendidikan, kesehatan, pertanian, termasuk pariwisata,” kata Iing kepada wartawan, Kamis (19/2/2026).
Ia mengakui kondisi keuangan daerah yang terdampak efisiensi menjadi kendala percepatan pembangunan infrastruktur. Meski demikian, pihaknya tetap optimistis.
“Kami optimistis pembangunan infrastruktur jalan di Pandeglang akan terus berlanjut secara bertahap. Kami terus melakukan kolaborasi dengan Pemprov Banten dan pemerintah pusat,” ujarnya.
Sepanjang 2025, pembangunan jalan yang ditangani Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Bang Andra mencapai sekitar Rp61 miliar. Sementara dari pemerintah pusat sekitar Rp28 miliar dan dari APBD kurang lebih Rp25 miliar.
Selain itu, pembangunan sarana dan prasarana sekolah dialokasikan sekitar Rp80 miliar.
Iing menegaskan pembangunan di Pandeglang tetap berjalan meski belum merata.
“Pandeglang ini wilayahnya luas. Jadi pembangunan dilakukan secara bertahap,” katanya.
Ia juga mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari solusi guna menjawab harapan masyarakat.
“Tanggung jawab membangun Pandeglang adalah tanggung jawab bersama, termasuk pemerintah provinsi dan pemerintah pusat,” ujarnya. (Red)
