Peringati Hardiknas, HMI Soroti Dugaan Pungli dan Penyimpangan Dana BOS di Banten

SERANG, – Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, menjebol pagar utama Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), dalam aksi refleksi Hardiknas, pada Rabu 6 Mei 2026.

Pantauan di lokasi, puluhan massa HMI merangsek masuk hingga menjebol gerbang utama KP3B, lantaran tidak ada satupun perwakilan dari Pemprov Banten yang menemui massa aksi.

Massa HMI yang berhasil menjebol gerbang utama KP3B, terlibat bersitegang dengan sejumlah aparat keamanan yang berusaha menghalalau massa HMI.

Koordinator Lapangan Aksi HMI Cabang Serang, M. Daffa mengatakan, bahwa dalam aksi ini pihaknya mendesak Gubernur Banten untuk menghentikan praktik pungutan liar didalam dunia pendidikan, serta menindak tegas pelaku penyimpangan dana BOS.

“Permasalahan lain yang mencederai dunia pendidikan adalah maraknya dugaan praktik pungutan liar (Pungli) serta dugaan penyimpangan dana BOS. Oleh karena itu, kami mendesak agar praktik pungutan liar serta tindak tegas terhadap
penyimpangan dana BOS,” kata Daffa.

Dikatakan Daffa, pendidikan merupakan hak konstitusional warga negara sekaligus pondasi pembangunan bangsa. Namun, kondisi pendidikan di Provinsi Banten masih dihadapkan pada berbagai persoalan serius, mulai dari ketimpangan akses, lemahnya tata kelola, sehingga menguatnya kecenderungan komersialisasi pendidikan.

“Kecenderungan komersialisasi pendidikan serta intervensi kepentingan tertentu ke dalam dunia pendidikan, termasuk di perguruan tinggi. Hal ini berpotensi menggeser pendidikan dari hak publik menjadi komoditas. Di saat yang sama,
terdapat kekhawatiran terhadap
pengalihan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD Program Yang Tidak Relavan,” ungkapnya.

Menurut Daffa, pemerataan pendidikan di Banten dinilai belum terwujud secara optimal. Fasilitas pendidikan di sejumlah wilayah masih belum layak.

“Selain itu, angka putus sekolah yang cukup tinggi khususnya pada jenjang SMP ke SMA atau SMK, menunjukkan lemahnya jaminan keberlanjutan pendidikan,” ujarnya.

Lebih lanjut Daffa menyampaikan, pemerintah harus menolak segala bentuk komersialisasi pendidikan dan intervensi kepentingan dalam dunia pendidikan.

“Pemerintah Daerah dan Pusat harus mempertahankan anggaran pendidikan dalam APBN dan APBD agar tetap berpihak pada rakyat,” tandasnya. (Aldo Marantika)