Pemprov Banten Gandeng KPK Awasi Pengadaan Barang dan Jasa untuk Cegah Korupsi

SERANG, –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten memperkuat koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mencegah praktik korupsi pada sektor pengadaan barang dan jasa serta pelayanan publik.

Upaya tersebut dibahas dalam rapat koordinasi lanjutan pengawasan pemberantasan korupsi yang digelar di Kantor Inspektorat Daerah, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Curug, Kota Serang, Rabu (24/6/2026).

Sekretaris Daerah (Sekda) Banten Deden Apriandhi mengatakan rapat koordinasi itu merupakan bagian dari pendampingan KPK terhadap sejumlah program prioritas Pemprov Banten. Salah satu fokus pembahasan ialah sektor pengadaan barang dan jasa.

“Penilaian KPK terhadap Pemprov Banten sampai saat ini masih bagus. Ini yang nanti akan kita tingkatkan lagi,” kata Deden.

Menurut Deden, sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) memaparkan pelaksanaan program dan kegiatan di hadapan tim KPK. OPD tersebut di antaranya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Sekretariat DPRD, Bappeda, BPKAD, serta Biro Pengadaan Barang dan Jasa.

Ia menyebut langkah itu dilakukan untuk meminimalkan potensi kecurangan atau fraud dalam pelaksanaan program pemerintah daerah.

“Ini salah satu upaya untuk mengurangi potensi fraud atau korupsi di lingkungan OPD Pemprov Banten,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Satuan Tugas Koordinasi dan Supervisi (Korsup) Wilayah II Direktorat Korsup KPK Arif Nurcahyo mengatakan rapat koordinasi tersebut bertujuan mengawasi proses perencanaan, penganggaran, hingga pengadaan barang dan jasa.

Menurut Arif, KPK melakukan pengawasan terhadap alokasi anggaran agar sesuai kebutuhan masing-masing perangkat daerah sekaligus mendukung peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Selain itu, KPK juga menelaah pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, mulai dari rancangan umum pengadaan yang telah diinput perangkat daerah hingga realisasinya pada Semester I Tahun 2026.

“Jadi kami hadir di sini bersama-sama melakukan koordinasi dan pengawasan sehingga tidak ditemukan adanya temuan,” kata Arif. (Red)