SERANG, –Pemprov Banten tancap gas ngejar target pendapatan daerah. Sebanyak 960 pegawai Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) bakal turun langsung ke lapangan, menyambangi wajib pajak (WP) yang nunggak Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).
Aksi “jemput bola” ini disampaikan Asisten Administrasi Umum Setda Banten, Rina Dewiyanti, saat apel di Plaza Aspirasi KP3B, Kota Serang, Jumat (17/4/2026).
“Inovasi ini langkah strategis buat mengamankan target pendapatan daerah biar optimal,” kata Rina.
Menurut dia, pendekatan yang dipakai jauh dari kesan galak. Bapenda justru mengedepankan cara humanis dan persuasif. Pegawai akan kasih pemahaman ke masyarakat soal pentingnya bayar pajak.
“Ini bukan penagihan keras. Kita edukasi, kasih tahu kalau pajak itu balik lagi ke masyarakat dalam bentuk pembangunan,” ujarnya.
Rina juga wanti-wanti jajarannya buat kerja ekstra. Dia minta pegawai tampil beyond alias melampaui ekspektasi.
“Jangan kendor. Perlu kolaborasi, data harus kuat, dan sinergi biar target tercapai,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bapenda Banten, Berly Rizki Natakusumah memastikan semua pegawai bakal dilibatkan. Termasuk staf administrasi, ikut turun langsung door to door ke rumah WP.
“Metode ini mulai jalan awal triwulan kedua,” jelasnya.
Setiap pegawai ditargetkan melakukan 10 kegiatan penagihan per bulan. Dengan total 960 pegawai, potensi capaian bisa tembus 9.600 tunggakan tiap bulan.
“Targetnya realistis. Sekaligus dorong kesadaran masyarakat buat bayar pajak,” katanya.
Bapenda juga bakal gandeng pemkab dan pemkot se-Banten. Apalagi daerah kini ikut menikmati bagi hasil pajak kendaraan.
“Kolaborasi penting supaya capaian pajak makin maksimal,” tambah Berly.
Dia menegaskan, pendekatan tetap mengutamakan edukasi, bukan tekanan.
“Arahan gubernur jelas, harus humanis. Kasih pemahaman ke masyarakat soal pentingnya pajak,” tandasnya.
Program ini dijalankan di luar jam pelayanan, mulai pukul 16.00 WIB. Bahkan bisa malam hari atau akhir pekan, tanpa ganggu layanan Samsat.
Buat menjaga performa, Bapenda juga siapkan skema reward and punishment. Insentif bakal diberikan tiap tiga bulan berdasarkan capaian kerja.
“Kalau target nggak tercapai, insentif bisa berkurang,” pungkasnya. (Red)
