LEBAK, –Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kembali jadi sorotan setelah foto dan video menu makanan yang dinilai tidak layak beredar di media sosial. Konten tersebut viral dan memicu berbagai tanggapan dari masyarakat.
Menanggapi hal itu, Wakil Bupati Lebak Amir Hamzah meminta masyarakat tidak terburu-buru memberikan penilaian. Ia menegaskan, program MBG memiliki standar serta mekanisme yang telah diatur, termasuk dalam penyusunan menu bagi para siswa.
“Menilai layak atau tidaknya menu MBG harus disertai data dan informasi yang benar. Karena di MBG ada dua tipe sajian makanan, yang berharga Rp10.000 dan yang berharga Rp8.000,” kata Amir kepada wartawan, Senin (9/3/2026).
Amir menjelaskan, setiap menu yang disajikan kepada siswa telah diperhitungkan dari sisi kandungan gizinya.
Perhitungan tersebut dilakukan oleh tenaga ahli gizi yang bertugas di masing-masing Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
“Sementara untuk pemenuhan protein, kalori, dan vitamin lainnya ada ahli gizi yang menghitung kandungannya di setiap SPPG. Sedangkan harga dihitung oleh akuntan yang bertugas di SPPG tersebut,” jelasnya.
Ia menambahkan, jika ada dapur SPPG yang belum memenuhi standar pelayanan, masyarakat dapat melaporkannya kepada pihak terkait agar segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada SPPG yang belum memenuhi standar bisa dilaporkan ke BGN lewat Korwil SPPI atau Korcam SPPI. Nanti mereka yang melaporkan ke BGN pusat,” tegasnya. (Red)
TANGERANG, –Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, mengajak masyarakat menjadikan peringatan Hari…
CILEGON, –Provinsi Banten menjadi salah satu tujuan migrasi penduduk dari berbagai daerah karena dinilai memiliki…
SERANG, –Gubernur Banten Andra Soni tak mau generasi muda terseret arus negatif dunia digital. Ia…
SERANG, –Federasi Hockey Indonesia (FHI) Provinsi Banten menggelar Musyawarah Luar Biasa (Muslub) di Aula Pondok…
PANDEGLANG, –Ketua LSM Hijau Persada, Oman, tak cuma bicara soal lingkungan. Ia turun langsung ikut…
JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengidentifikasi delapan potensi korupsi dalam pelaksanaan program Makan Bergizi…