Pemprov Banten Raih Opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman RI

SERANG, –Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten meraih opini Kualitas Tinggi Tanpa Maladministrasi dari Ombudsman Republik Indonesia (RI) dalam Penilaian Pelayanan Publik Tahun 2025. Pemprov Banten memperoleh nilai 79,53.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan capaian tersebut patut disyukuri, namun tetap menjadi pengingat untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

“Capaiannya harus disyukuri. Sekaligus menjadi pengingat bahwa masih terdapat ruang perbaikan yang harus terus kita lakukan agar kualitas pelayanan publik semakin prima dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat,” kata Andra Soni saat Penyampaian Opini Ombudsman RI terhadap Pelayanan Publik Provinsi Banten Tahun 2025 di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Rabu (3/6/2026).

Menurut Andra, pengawasan Ombudsman tidak hanya bertujuan melakukan penilaian, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun budaya pelayanan publik yang profesional, responsif, akuntabel, dan bebas maladministrasi.

Ia juga mengapresiasi pendampingan, pengawasan, serta masukan dari Ombudsman dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik di Banten.

“Pelayanan publik yang baik tidak hanya diukur dari nilai dan penghargaan. Yang terpenting adalah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat,” ujarnya.

Andra mengungkapkan kualitas pelayanan publik Pemprov Banten terus menunjukkan peningkatan dalam beberapa tahun terakhir. Pada 2022, Pemprov Banten berada di kategori C, kemudian naik ke kategori A pada 2023 dan berhasil mempertahankannya pada 2024.

“Capaian ini merupakan hasil kerja keras seluruh perangkat daerah, khususnya unit-unit layanan publik yang menjadi lokus penilaian,” katanya.

Sementara itu, Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin menegaskan Ombudsman hadir untuk mengawal administrasi pelayanan publik dan mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

“Ombudsman dibuat untuk tata kelola pemerintahan yang baik dan mengamankan kebijakan pemerintah,” tegas Fikri.

Di kesempatan yang sama, Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Banten Fadli Afriadi menyatakan pelayanan publik Pemprov Banten tahun 2025 berhasil meraih opini kualitas tinggi tanpa maladministrasi.

Meski demikian, Fadli menilai masih terdapat ruang perbaikan yang perlu dilakukan.

Menurutnya, pada penilaian tahun 2026 Ombudsman akan menambahkan survei masyarakat sebagai salah satu indikator. Selain itu, lokus penilaian yang sebelumnya mencakup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, serta RSUD Banten akan diperluas dengan menambahkan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR).

Fadli juga menyinggung tindak lanjut hasil kajian pengaduan layanan Samsat yang telah dilakukan Ombudsman.

“Kami sudah melakukan monitoring dan alhamdulillah saran perbaikan telah dilaksanakan. Tentu capaian ini harus terus dijaga,” pungkasnya. (Aldo)