SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mencatatkan peningkatan kinerja pada dua indikator utama tata kelola pemerintahan pada 2025. Provinsi ini meraih predikat AA untuk Tingkat Digitalisasi Arsip (TDI) dan meningkatkan Indeks Pelayanan Publik ke kategori A-.
Berdasarkan penilaian Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) Tahun 2025, Pemprov Banten memperoleh nilai 97,08 dengan predikat Sangat Memuaskan.
Capaian tersebut menempatkan Banten di peringkat ketiga nasional dalam penilaian TDI.
Peningkatan kinerja juga tercermin pada Indeks Pelayanan Publik.
Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) Tahun 2025 yang dilakukan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB) menunjukkan nilai Indeks Pelayanan Publik Provinsi Banten mencapai 4,35 dengan kategori A-.
Nilai tersebut melonjak dibandingkan tahun 2024, ketika Banten mencatat skor 3,37 dengan kategori B. Hasil penilaian itu tertuang dalam Keputusan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026 tentang Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2025.
Dalam keputusan tersebut, Banten menempati peringkat ke-13 dari 38 provinsi di Indonesia, berada satu tingkat di atas Provinsi Kalimantan Timur.
Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKD) Provinsi Banten Usman Asshiddiqi Qohara, S.Sos, MSi membenarkan, bahwa capaian tersebut mencerminkan peningkatan kualitas pelayanan publik di Provinsi Banten yang semakin efektif, efisien, mudah diakses, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.
“Pemerintah Provinsi Banten menilai keberhasilan ini sejalan dengan agenda Reformasi Birokrasi, yang menekankan penguatan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif, berintegritas, dan adaptif,” katanya.
Ia menambahkan, digitalisasi layanan publik serta pengembangan ekosistem pelayanan yang inklusif terus menjadi fokus untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat. (Red)
