Gubernur Andra Soni Sebut KIP Merupakan Pondasi Ketahanan Nasional di Banten

TANGERANG, -Gubernur Banten, Andra Soni menyebutkan Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi pondasi penting ketahanan nasional. Maka untuk itu sebagai bangsa yang informatif adalah bangsa yang tangguh.

Menurutnya, Pemerintah yang transparan akan melahirkan kepercayaan rakyat.

“Dan, rakyat yang melek informasi akan lebih siap berpartisipasi serta lebih tahan terhadap disinformasi maupun manipulasi yang bisa mengancam persatuan kita,” ungkap Andra Soni dalam sambutannya pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) ke-16 dan Rapat Koordinasi Teknis (Rakornis) ke-15 Komisi Informasi di Tangerang, Senin (29/09/2025).

“Saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta Rakornas Ke-16 & Rakernis Ke-15 Komisi Informasi se-Indonesia di Provinsi Banten,” sambungnya.

Selanjutnya, Andra soni memaparkan, Provinsi Banten terletak pada bagian ujung Barat Pulau Jawa memiliki, empat kabupaten dan empat kota dengan jumlah penduduk 12.431.390 jiwa.

“Sedangkan untuk luas wilayah mencapai 9.352,767 km persegi, dengan laju pertumbuhan ekonomi 5,19 persen,” terangnya.

Menurut Andra Soni, pada era digital, informasi mengalir begitu cepat, menembus batas wilayah, bahkan menembus batas nalar masyarakat yang belum tentu siap menyerap dan memverifikasi kebenarannya.

“Di sinilah keterbukaan informasi publik menjadi pondasi penting ketahanan nasional,” katanya.

Andra Soni menegaskan, keterbukaan informasi bukanlah ancaman bagi pemerintah, tetapi justru penopang bagi kepercayaan rakyat. Keterbukaan informasi bisa membangun pemerintahan yang kuat.

Andra Soni berharap Rakornas dan Rakernis Komisi Informasi, melahirkan rekomendasi yang aplikatif, bukan sekadar dokumen. Rekomendasi yang mampu memperkuat sistem, memberdayakan masyarakat, dan memperkokoh ketahanan nasional kita di tengah arus global yang dinamis.

Dan, dalam kesempatan tersebut, Andra Soni mengajak, menjadikan keterbukaan informasi sebagai semangat kebangsaan, bukan sekadar kewajiban hukum.

“Dengan keterbukaan informasi, Indonesia akan melangkah lebih pasti menuju bangsa yang demokratis, adil, dan Sejahtera,” harapnya.

Sementara itu, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria mengatakan, bahwa pengelolaan informasi menjadi sangat krusial Bukan hanya di Indonesia tapi juga di tataran Global.

“Global Risk 2025 dari World Economic Forum menyebutkan bahwa misinformasi dan disinformasi itu adalah ancaman ke-4 Global dari 5 Top Global Risk 2025,” katanya.

Sehubungan dengan hal tersebut, menurut Nezar, tata kelola informasi sangat krusial. Pengelolaan informasi tersebut, tidak lagi semata-mata soal mengklasifikasikan informasi, tetapi informasi menjadi kekuatan (power).

Ketua Komisi Informasi Pusat menjelaskan, Rakornas ke-16 dan Rakernis ke-15 Komisi Informasi berlangsung dari tanggal 29-30 September 2025. Temanya dalah Penguatan Keterbukaan Informasi Publik dalam Memperkokoh Ketahanan Nasional. Pesertanya, komisioner Komisi Informasi dari seluruh Indonesia.

Rakornas ke-16 Komisi Informasi dibuka Ketua KI Pusat Donny Yoesgiantoro. Hadir dalam kesempatan tersbut Gubernur Banten Andra Soni, Wakil Menteri Pertahanan RI Marsekal Madya TNI (Purn) Donny Ermawan T, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Nezar Patria, serta Penasihat Khusus Presiden RI bidang Energi Purnomo Yusgiantoro. (Red)