Gubernur Andra Soni Dukung Percepatan Pembukaan Program Dokter Spesialis Untirta

SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni menyatakan siap mendukung percepatan pembukaan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa (Untirta).

Hal itu disampaikan dalam pertemuan Pemprov Banten dengan pimpinan Untirta, Jumat (14/11/2025), yang turut membahas pendirian rumah sakit pendidikan dan rencana pembukaan tujuh program spesialis.

Rektor Untirta, Prof Fatah Sulaiman, mengatakan rumah sakit pendidikan yang direncanakan sudah masuk program prioritas Bappenas. Menurutnya, dukungan pemerintah daerah dibutuhkan agar proses pembangunan bisa dipercepat.

“Program ini sudah teregister di Bappenas sebagai salah satu yang layak didanai. Kami membutuhkan dukungan pemerintah daerah agar percepatannya optimal. Selain itu, kami telah mendapat izin membuka tujuh program studi dokter spesialis,” ujar Fatah.

Tujuh program itu meliputi Penyakit Dalam, Bedah, Kesehatan Anak, Obgyn, Radiologi, Anestesi, dan Orthopedi. Fatah menyebut pembukaan PPDS penting untuk memenuhi kebutuhan dokter spesialis di Banten, terutama di daerah yang masih kekurangan tenaga kesehatan.

Gubernur Andra menyambut baik rencana tersebut. Ia menegaskan penguatan sumber daya kesehatan menjadi prioritas Pemprov Banten, termasuk melalui Program Faskin Kita yang fokus meningkatkan kapasitas dan distribusi tenaga kesehatan.

“Kita patut berbangga karena Banten memiliki Fakultas Kedokteran di Untirta. Pemprov akan terus mendukung agar fakultas ini melahirkan dokter-dokter andal yang mengabdi bagi masyarakat,” ucapnya.

Andra juga menyinggung keterkaitan PPDS dengan Program Satu Desa Satu Sarjana, yang memberi peluang anak daerah menempuh pendidikan hingga menjadi dokter spesialis.

“Kami berharap program ini tersambung ke Untirta sehingga ada kesinambungan — anak daerah kuliah, jadi dokter, lalu kembali mengabdi,” katanya.

Terkait insentif bagi dokter yang bertugas di wilayah terpencil, Andra menyampaikan Kementerian Kesehatan tengah menyiapkan kebijakan baru. Ia berharap aturan tersebut segera selesai agar minat dokter bertugas di pelosok meningkat.

“Formulasinya sedang disusun oleh Wamen Kesehatan dan akan dilaporkan kepada Presiden, salah satunya mengenai pendapatan dan fasilitas dokter di daerah,” ujarnya. (Red)