Irbansus Banten: Korupsi Berawal dari Kebiasaan Kecil, Guru Harus Jadi Teladan Integritas

TANGERANG, –Korupsi tidak selalu berawal dari penyalahgunaan anggaran bernilai miliaran rupiah. Kebiasaan yang kerap dianggap sepele, seperti titip absen, manipulasi administrasi, hingga penyalahgunaan fasilitas sekolah, dinilai dapat menjadi awal tumbuhnya budaya korupsi.

Hal itu disampaikan Inspektur Pembantu Khusus (Irbansus) Inspektorat Daerah Provinsi Banten sekaligus Ketua Forum PAKSI-API Provinsi Banten, Ratu Syafitri Muhayati, saat memberikan edukasi antikorupsi kepada ratusan guru Sekolah Dasar (SD) dalam kegiatan Tenaga Edukasi bagi Pendidik Satuan Pendidikan SD yang digelar Pemerintah Kabupaten Tangerang di Vega Hotel, Kelapa Dua, Selasa (21/7/2026).

Fitri mengatakan guru memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik. Menurutnya, pendidikan tidak hanya bertugas mencerdaskan anak bangsa, tetapi juga menanamkan nilai kejujuran, disiplin, tanggung jawab, dan integritas.

“Anak tidak hanya mendengar apa yang diajarkan guru, tetapi juga meniru apa yang dilakukan gurunya. Karena itu, guru harus menjadi teladan dalam setiap sikap dan tindakan,” kata Fitri.

Dalam paparannya yang bertajuk “Membangun Budaya Integritas di Sekolah”, Fitri mengingatkan praktik korupsi di lingkungan pendidikan tidak selalu berbentuk penyalahgunaan anggaran dalam jumlah besar. Menurutnya, kebiasaan kecil yang dibiarkan dapat berkembang menjadi budaya yang merusak integritas lembaga pendidikan.

Ia menegaskan sekolah harus menjadi ruang yang menanamkan nilai kejujuran dan akuntabilitas melalui keteladanan seluruh warga sekolah, khususnya guru.

“Pencegahan korupsi jauh lebih efektif dilakukan melalui pembentukan budaya integritas dibanding hanya mengandalkan penindakan hukum,” ujarnya.

Menurut Fitri, budaya integritas dapat dibangun melalui pengelolaan anggaran yang transparan, penggunaan dana pendidikan yang akuntabel, pengawasan yang melibatkan berbagai pihak, serta pembiasaan perilaku jujur dalam aktivitas sehari-hari di sekolah.

Ia juga mengajak para guru menerapkan sembilan nilai integritas yang dikembangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), yakni jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil.

Penguatan budaya integritas di sekolah, lanjut Fitri, juga sejalan dengan hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) Pendidikan 2024 yang dirilis KPK. Dalam survei tersebut, Indeks Integritas Pendidikan Kabupaten Tangerang tercatat sebesar 70,99 atau masuk kategori integritas korektif. Artinya, upaya perbaikan telah dilakukan, namun masih diperlukan penguatan agar budaya integritas semakin mengakar.

Laporan SPI juga menunjukkan dimensi tata kelola pendidikan menjadi aspek yang masih perlu diperbaiki karena memperoleh nilai lebih rendah dibanding dimensi karakter dan ekosistem pendidikan.

KPK merekomendasikan penguatan integritas dilakukan secara sistematis melalui pembiasaan karakter, penguatan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan etika dalam proses pembelajaran. Selain itu, tata kelola pendidikan yang transparan, akuntabel, serta sistem evaluasi yang komprehensif dinilai penting untuk menanamkan budaya antikorupsi sejak dini.

Fitri menambahkan, pendidikan antikorupsi tidak cukup hanya disampaikan sebagai materi di kelas. Menurutnya, guru harus menjadi contoh nyata dalam menerapkan nilai-nilai integritas.

“Guru adalah garda terdepan dalam membentuk karakter bangsa. Karena itu, pendidikan antikorupsi harus diwujudkan melalui keteladanan, bukan sekadar materi yang disampaikan di ruang kelas,” pungkasnya. (Red)