JAKARTA, – Tidak adanya respons dan langkah konkret dari Pemerintah Kabupaten Pandeglang terkait dugaan pencemaran lingkungan mendorong masyarakat yang tergabung dalam Gerakan Pandeglang Bersih menggelar aksi demonstrasi di Istana Negara dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI.
Gerakan Pandeglang Bersih terdiri dari unsur masyarakat Kecamatan Sobang–Panimbang, mahasiswa, dan pemuda di Kabupaten Pandeglang. Pada Senin (24/11/2025), aliansi tersebut resmi melayangkan surat pemberitahuan aksi kepada Polda Metro Jaya, Mabes Polri, KLHK, dan Presiden RI.
Sebelumnya, warga bersama mahasiswa dan pemuda telah berulang kali menyampaikan aspirasi di tingkat daerah terkait dugaan pencemaran lingkungan dan menurunnya kualitas kesehatan lingkungan akibat aktivitas perusahaan CV Gari Setiawan Makmur (CV GSM), yang kini berganti nama menjadi PT Gari Setiawan Makmur, di wilayah Panimbang. Warga menilai aktivitas perusahaan tersebut merugikan masyarakat sekitar, termasuk sektor pendidikan.
Koordinator Aksi Gerakan Pandeglang Bersih, Entis Sumantri, menyatakan bahwa aksi di tingkat nasional dilakukan sebagai bentuk konsistensi masyarakat dalam mengawal persoalan lingkungan di Pandeglang.
“Surat aksi sudah kami sampaikan ke Polda Metro Jaya, dengan tembusan kepada Mabes Polri, KLHK, dan Presiden RI. Kami akan menggelar aksi di Istana Negara,” ujar Entis.
Entis menambahkan, aksi tersebut merupakan puncak dari kekecewaan warga karena pemerintah daerah dinilai tidak memberikan respons atau solusi atas aspirasi masyarakat.
“Kami sangat kecewa. Pemerintah daerah belum menunjukkan langkah konkret untuk menyelesaikan persoalan ini. Kami menduga CV GSM beroperasi tanpa legalitas yang jelas sejak mulai beroperasi pada 2023,” ujarnya.
Menurut Entis, massa aksi membawa persoalan ini ke pemerintah pusat karena muncul dugaan adanya pihak tertentu di tingkat nasional yang disebut menjadi “backing” perusahaan sehingga membuat pemerintah daerah kesulitan mengambil tindakan.
Aksi demonstrasi direncanakan berlangsung pada 28 November 2025. Aliansi mengajak seluruh elemen masyarakat, mahasiswa, dan pemuda untuk ikut mengawal perjuangan warga terdampak.
“Kami sudah kehilangan kepercayaan kepada pemerintah daerah yang mengabaikan aspirasi masyarakat dan mengesampingkan aturan. Kami mengajak seluruh elemen masyarakat untuk hadir,” kata Entis.
Aliansi juga menilai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Pandeglang tidak maksimal menjalankan fungsi pengawasan.
“Fungsi kontrol DPRD Pandeglang tidak terlihat. Mereka seolah bersembunyi di balik pemerintah dan perusahaan. Kami akan terus mengawal persoalan ini sampai tuntas,” ujarnya.
Sementara itu, tokoh masyarakat sekaligus perwakilan warga terdampak, H. Abdul Halim, menyatakan bahwa masyarakat memilih datang ke Jakarta untuk menyampaikan langsung tuntutan kepada Presiden RI.
“Kami datang ke ibu kota agar suara kami didengar langsung oleh Bapak Presiden. Kami sudah lelah dengan janji pemerintah daerah. Yang kami butuhkan adalah lingkungan yang sehat,” tuturnya. (Red)
