Forum CSR Banten Tegaskan Tak Akan Ambil Alih Dana CSR Perusahaan

SERANG, – Forum Tanggung Jawab Sosial dan Kemitraan Badan Usaha Lembaga Pemerintah (TJSKBLP) atau Forum CSR Provinsi Banten menegaskan keberadaannya bukan untuk mengambil alih program maupun mengumpulkan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dari perusahaan.

Forum CSR Banten dibentuk sebagai wadah kolaborasi antara dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat agar program CSR dapat disalurkan secara tepat sasaran serta menjawab kebutuhan sosial di berbagai daerah.

Wakil Ketua I Bidang Kemitraan dengan Dunia Usaha dan Masyarakat Forum TJSKBLP/Forum CSR Provinsi Banten, Uday Suhada, mengatakan kewenangan Pemerintah Provinsi Banten dalam dunia usaha lebih banyak berkaitan dengan regulasi dan perizinan perusahaan yang kegiatannya melintasi wilayah kabupaten dan kota.

Kewenangan tersebut juga mencakup aspek Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) serta ketenagakerjaan.

“Pada kenyataannya, seluruh perusahaan itu adanya di kabupaten/kota. Kewenangan provinsi lebih kepada aspek regulasi perizinan perusahaan yang lintas wilayah kabupaten/kota, termasuk aspek AMDAL dan ketenagakerjaan,” kata Uday kepada wartawan, Rabu (2/9/2026) usai menggelar rakor bersama Gubernur Banten.

Pernyataan itu disampaikan Uday usai mengikuti rapat koordinasi bersama Gubernur Banten.

Ia menegaskan Forum CSR Banten tidak dibentuk untuk menjadi pelaksana program CSR perusahaan. Menurutnya, forum tersebut juga tidak akan berperan sebagai lembaga pengumpul dana CSR.

“Forum CSR Provinsi Banten tidak dalam rangka mengambil alih atau menjadi pelaksana program, apalagi menjadi pengumpul dana CSR. Kami hanya menjadi wadah kolaborasi yang terpadu antara kepentingan perusahaan dan kebutuhan masyarakat, agar terjadi subsidi silang,” ujarnya.

Menurut Uday, kebutuhan sosial masyarakat di Banten masih cukup besar. Sejumlah persoalan tersebut banyak ditemukan di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang.

Kebutuhan masyarakat yang masih memerlukan perhatian antara lain penyediaan air artesis, pembangunan dan perbaikan rumah tidak layak huni, perbaikan sarana dan prasarana pendidikan, hingga peningkatan fasilitas pondok pesantren salafi.

“Di Lebak dan Pandeglang adalah daerah yang paling banyak masalah sosial, seperti kebutuhan air artesis, rumah tidak layak huni, sarpras pendidikan banyak yang rusak, ponpes salafi yang kobong dan fasilitas MCK-nya tidak layak, dunia UMKM butuh pengembangan, pelayanan kesehatan terbatas, lingkungan yang rusak dan sebagainya,” jelasnya.

Uday mengatakan, potensi CSR perusahaan yang beroperasi di Banten selama ini belum seluruhnya dapat diarahkan secara optimal untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat.

Menurutnya, baru sebagian perusahaan yang telah menjalankan dan menyalurkan program CSR secara maksimal.

Untuk mempertemukan kebutuhan masyarakat dengan potensi dukungan dari dunia usaha, Forum CSR Banten kini memiliki platform digital melalui situs csr.bantenprov.go.id.

Platform tersebut dibangun melalui dukungan CSR PT Tri Digdaya Nawasena dan diharapkan menjadi jembatan antara perusahaan dengan masyarakat.

“Website itu menjadi jembatan bagi para pihak, yakni perusahaan dan masyarakat,” kata Uday.

Melalui platform tersebut, perusahaan yang beroperasi di Banten diharapkan dapat mendaftarkan diri sekaligus melaporkan berbagai program CSR yang selama ini telah dijalankan.

Di sisi lain, masyarakat di delapan kabupaten dan kota di Banten dapat mengajukan usulan program sesuai dengan kebutuhan daerah masing-masing.

Dengan mekanisme tersebut, kebutuhan masyarakat diharapkan dapat dipertemukan dengan potensi dukungan dunia usaha secara lebih terbuka dan terintegrasi.

“Kami berharap agar ribuan perusahaan yang beroperasi di Banten segera mendaftarkan diri dan melaporkan kegiatan CSR-nya selama ini. Di sisi lain, masyarakat di delapan kabupaten/kota di Banten juga dipersilakan mengajukan usulan programnya dengan mudah dan murah melalui website itu,” pungkasnya. (Red)