Pemprov Banten Tata CSR, Andalkan Dunia Usaha Dukung Pembangunan Non-APBD

SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mulai menata potensi tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR) agar lebih terarah dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Langkah tersebut menjadi bagian dari persiapan pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Non-APBD yang direncanakan berlangsung pada akhir tahun ini.

Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten secara bertahap akan mengoptimalkan peran dunia usaha dalam mendukung pembangunan daerah.

“Perlahan-lahan kita akan memaksimalkan potensi peran swasta dalam menunjang pembangunan di Provinsi Banten,” kata Andra usai rapat koordinasi bersama Forum CSR di Aula Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (1/9/2026).

Menurut Andra, keberadaan Forum CSR tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah. Sebaliknya, forum tersebut diharapkan menjadi elemen pendukung dalam memperkuat pembangunan di berbagai sektor.

Kontribusi dunia usaha, kata dia, nantinya dapat diarahkan untuk memenuhi kebutuhan esensial masyarakat. Mulai dari pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), penyediaan fasilitas olahraga, hingga berbagai program sosial lainnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten Deden Apriandhi mengatakan, pada tahap awal Forum CSR masih berfokus pada penguatan tata kelola.

Hal itu penting dilakukan untuk membangun kepercayaan perusahaan agar semakin banyak dunia usaha yang terlibat dalam mendukung pembangunan di Banten.

Deden menyebut, salah satu dukungan CSR yang telah direalisasikan sebelumnya berasal dari Grup Sinar Mas untuk program bedah rumah di wilayah Tangerang.

Ke depan, penyaluran program CSR akan diarahkan berdasarkan hasil pemetaan kebutuhan di setiap wilayah.

Kabupaten Pandeglang dan Lebak menjadi salah satu daerah yang mendapat perhatian karena masih memiliki kebutuhan masyarakat cukup besar yang belum seluruhnya dapat ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

“Forum CSR harus mengedepankan program-program yang memang benar-benar dibutuhkan oleh masyarakat dan belum ter-cover oleh program Pemprov,” ujar Deden.

Di tempat yang sama, Ketua Forum CSR Banten Jamil menegaskan pihaknya tidak mengelola dana CSR dari perusahaan.

Menurut dia, Forum CSR hanya berfungsi sebagai wadah untuk memperkuat sinergi, menyelaraskan program, membangun kolaborasi, serta memetakan kebutuhan masyarakat di lapangan.

“Kita tidak mengelola uang. Kita hanya menjadi tempat atau wadah untuk bersinergi, matching program, dan kolaborasi,” katanya.

Jamil mengatakan, potensi kontribusi dunia usaha di Banten sangat besar. Berdasarkan pendataan awal, terdapat sekitar 4.000 perusahaan berskala menengah hingga besar yang beroperasi di Provinsi Banten.

Jumlah tersebut diperkirakan meningkat hingga sekitar 8.000 perusahaan apabila digabungkan dengan perusahaan berskala kecil.

Untuk memperkuat transparansi, Forum CSR Banten juga tengah menyiapkan situs web khusus yang akan memuat informasi mengenai program CSR yang dijalankan.

Data yang ditampilkan nantinya meliputi daftar perusahaan yang berkontribusi, program yang dilaksanakan, penerima manfaat, hingga sebaran lokasi kegiatan.

“Melalui situs web tersebut, masyarakat juga dapat mengusulkan program yang kemudian akan kami verifikasi untuk ditawarkan kepada perusahaan-perusahaan,” pungkasnya. (Red)