SERANG, – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten terus memperkuat sinergi dengan para pengembang perumahan untuk memenuhi kebutuhan hunian masyarakat, khususnya Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
Komitmen tersebut diwujudkan melalui kolaborasi dengan Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengembang Perumahan dan Permukiman Seluruh Indonesia (DPD Apersi) Banten.
Gubernur Banten Andra Soni mengatakan, Pemprov Banten membuka ruang kerja sama dengan seluruh pihak dalam upaya mengatasi persoalan perumahan dan permukiman.
“Alhamdulillah, hari ini kami menerima audiensi dengan DPD Apersi Banten,” ujar Andra Soni usai menerima audiensi di Gedung Negara Provinsi Banten, Kota Serang, Selasa (8/9/2026).
Dalam audiensi tersebut, berbagai persoalan terkait perumahan dan permukiman turut dibahas. Andra menegaskan, penyediaan hunian yang layak bagi masyarakat merupakan salah satu tugas penting pemerintah yang membutuhkan dukungan dan kolaborasi berbagai pihak.
“Banyak hal yang disampaikan, tetapi intinya adalah harapan kita untuk saling bersinergi. Perumahan dan permukiman ini menjadi salah satu tugas penting pemerintah,” katanya.
Andra menjelaskan, kebutuhan rumah atau backlog perumahan di Provinsi Banten masih cukup tinggi. Kondisi tersebut tidak terlepas dari karakter Banten sebagai wilayah urban dan kawasan penyangga ibu kota.
Menurutnya, persoalan backlog perumahan menjadi pekerjaan rumah bersama yang harus segera dicarikan solusi melalui sinergi pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta para pengembang.
Pemprov Banten juga berharap pemerintah pusat segera memberikan kepastian terkait aturan Lahan Sawah Dilindungi (LSD). Kepastian regulasi dinilai penting untuk mendukung pembangunan perumahan tanpa mengabaikan perlindungan terhadap lahan pertanian.
“Kami sepakat untuk saling bersinergi, mendukung, dan bersama-sama menciptakan iklim industri perumahan dan permukiman di Provinsi Banten yang lebih baik ke depannya,” tegas Andra.
Sementara itu, Ketua DPD Apersi Banten Anto Distanto mengatakan, audiensi tersebut menjadi langkah awal untuk memperkuat kolaborasi antara organisasi pengembang dengan Pemprov Banten.
Kerja sama tersebut, kata Anto, terutama diarahkan untuk mendukung penyediaan perumahan bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).
“Semoga ke depan kita bisa lebih bersinergi di tingkat kabupaten/kota,” kata Anto. (Red)
