PANDEGLANG, – Warga Pandeglang kini tak perlu jauh-jauh mendatangi kantor pemerintahan untuk mendapatkan berbagai layanan dasar. Dalam satu lokasi, masyarakat bisa memeriksakan kesehatan secara gratis, membeli kebutuhan pangan dengan harga terjangkau, mengurus legalitas usaha, hingga menerima bantuan pendidikan dan sosial.
Pelayanan publik terpadu tersebut dihadirkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten melalui kolaborasi dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pandeglang, BUMD, serta berbagai perangkat daerah.
Kegiatan digelar di Lapangan Dapur Leoz, Desa Tegal, Kecamatan Cikedal, Kabupaten Pandeglang, Rabu (2/9/2026).
Gubernur Banten Andra Soni bersama Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah turun langsung meninjau sejumlah stan pelayanan. Keduanya juga berdialog dengan masyarakat yang datang untuk mendapatkan layanan.
Beragam pelayanan disediakan, mulai dari Cek Kesehatan Gratis (CKG), Gerakan Pangan Murah, pelayanan Nomor Induk Berusaha (NIB) gratis, layanan UMKM, hingga penyaluran bantuan sosial dan program pemberdayaan masyarakat.
Antusiasme warga terlihat di sejumlah titik. Mulai dari masyarakat yang menjalani pemeriksaan kesehatan, membeli kebutuhan pangan, hingga pelaku usaha yang mengurus legalitas usahanya.
Wagub Banten Achmad Dimyati Natakusumah mengatakan, pelayanan langsung kepada masyarakat merupakan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam menjawab berbagai kebutuhan warga.
“Semua ada interdependensinya atau hubungan timbal balik. Usaha, kesehatan, irigasi, air, pangan, sandang, papan, dan kesehatan. Kita berusaha supaya masyarakat bisa berusaha dan mandiri,” kata Dimyati.
Menurutnya, pemerintah tidak cukup hanya memberikan bantuan. Masyarakat juga harus mendapatkan akses terhadap layanan dasar dan kesempatan untuk berkembang secara mandiri.
“Kalau sudah mandiri, mereka bisa menghasilkan uang sendiri, bisa juga meringankan beban negara dan pemerintah, terutama terkait pengangguran. Sehingga lapangan pekerjaan bisa tumbuh dari sektor usaha,” ujarnya.
Dimyati pun mendorong tumbuhnya usaha-usaha berbasis rumah tangga atau home industry. Dengan begitu, masyarakat tidak hanya bergantung pada bantuan, tetapi memiliki sumber penghasilan yang berkelanjutan.
“Semua rumah bekerja, tidak ada lagi lahan-lahan tidur atau usaha-usaha tidur. Semua bekerja, semua berusaha, semua produktif,” tegasnya.
Capaian Cek Kesehatan Gratis Tembus 50 Persen
Salah satu layanan yang paling banyak dimanfaatkan warga adalah Cek Kesehatan Gratis (CKG).
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Banten Ati Pramudji Hastuti mengatakan, pelaksanaan CKG bukan semata-mata mengejar angka capaian. Yang terpenting, kata dia, masyarakat benar-benar mendapatkan akses pemeriksaan kesehatan.
Tahun ini, pemerintah pusat menargetkan capaian CKG sebesar 46 persen. Dari sekitar 12,9 juta penduduk Banten, sebanyak 6,48 juta warga telah mendapatkan layanan tersebut.
Dengan demikian, capaian CKG di Banten telah mencapai 50,24 persen atau melampaui target yang ditetapkan pemerintah pusat.
“Pesan arahan Bapak Gubernur dan Bapak Wakil Gubernur sangat jelas, yaitu capaian CKG bukan hanya sekadar target angka, tetapi bagaimana caranya kalau bisa lebih dari separuh penduduk mendapatkan akses layanan CKG,” ujar Ati.
Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan sejak dini penting untuk menemukan berbagai penyakit lebih cepat. Dengan begitu, penanganan dan upaya pencegahan dapat dilakukan lebih mudah serta lebih murah.
Dari hasil pemeriksaan CKG, penyakit tidak menular yang banyak ditemukan di Banten adalah hipertensi dan diabetes. Jika tidak terkendali, kedua penyakit tersebut berpotensi memicu gangguan kesehatan yang lebih serius, seperti penyakit jantung hingga gagal ginjal.
Selain penyakit tidak menular, Pemprov Banten juga terus memperkuat deteksi penyakit menular, khususnya tuberkulosis atau TBC.
Tahun ini, Banten ditargetkan menemukan sekitar 50.750 penderita TBC. Hingga September, penemuan kasus telah mencapai sekitar 66 persen.
“Sekarang kita lakukan active case finding di mana-mana. Kami optimistis target bisa tercapai,” kata Ati.
Warga yang dinyatakan sehat akan diberikan edukasi untuk kembali melakukan pemeriksaan pada tahun berikutnya.
Sementara itu, masyarakat yang terdeteksi mengalami hipertensi atau diabetes dapat langsung memperoleh penanganan dan obat. Mereka juga diarahkan untuk melanjutkan pengobatan melalui puskesmas.
Bantuan Pendidikan hingga Jamsos Keluarga
Tak hanya menghadirkan pelayanan administrasi dan kesehatan, Pemprov Banten juga menyalurkan berbagai bantuan kepada masyarakat.
Bantuan tersebut meliputi 350 paket sembako, bantuan pendidikan bagi anak yatim, bantuan masjid dan musala, majelis taklim, pondok pesantren, guru ngaji, Jaminan Sosial (Jamsos) Keluarga, Usaha Ekonomi Produktif (UEP), beasiswa Sarjana Penggerak Desa, bantuan pangan beras, serta bantuan sosial bagi anak, penyandang disabilitas, dan lansia.
Bagi Rangga Aditia (19), warga Kampung Kaduheleut, Pandeglang, kehadiran program tersebut membuka jalan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi.
Lulusan SMA Negeri 11 Pandeglang itu sebelumnya berencana langsung bekerja karena kondisi ekonomi keluarganya belum memungkinkan untuk membiayai kuliah.
Namun, kesempatan mengikuti seleksi Program Sarjana Penggerak Desa mengubah rencana tersebut.
Anak dari seorang pekerja harian itu lolos seleksi dan mendapatkan bantuan pendidikan sebesar Rp20 juta untuk melanjutkan kuliah di Universitas Mathla’ul Anwar.
“Alhamdulillah keterima. Tadinya mau kerja, belum kepikiran kuliah,” ujar Rangga.
Manfaat pelayanan sosial juga dirasakan Sofariah, warga Cipancur, Kecamatan Menes.
Ia menerima bantuan Jamsos Keluarga sebesar Rp500 ribu. Bantuan tersebut akan digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari sekaligus membantu biaya pendidikan anak.
Suaminya bekerja sebagai buruh bangunan. Sementara Sofariah menjadi buruh pengolah emping melinjo dengan penghasilan Rp10 ribu per kilogram, atau sekitar Rp30 ribu sehari saat musim melinjo tiba.
“Alhamdulillah bisa buat kehidupan sehari-hari, buat sekolah anak,” tuturnya.
Di lokasi yang sama, Gerakan Pangan Murah yang melibatkan BUMD Provinsi Banten, BUMD Pandeglang, serta UMKM binaan turut diserbu warga.
Sementara pelayanan NIB gratis yang disediakan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk mendapatkan legalitas usaha secara cepat.
Bagi Dimyati, seluruh rangkaian pelayanan tersebut merupakan bagian dari upaya pemerintah membangun masyarakat yang sehat, produktif, dan mandiri.
“Pokoknya bagaimana masyarakat bisa berusaha, sehat, produktif, dan mandiri. Semua program itu saling berkaitan,” pungkasnya. (Red)
