PANDEGLANG, –Bupati Pandeglang Raden Dewi Setiani meninjau kesiapan pelaksanaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) bergerak cepat menuntaskan seluruh kebutuhan siswa sebelum MPLS dimulai pada Senin (13/7/2026).
Peninjauan dilakukan bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kementerian Sosial RI, Dewi Suhartini, di Kampung Koranji, Desa Koranji, Kecamatan Cadasari, Jumat (10/7/2026).
Dewi menegaskan tidak boleh ada kendala yang menghambat proses belajar mengajar sejak hari pertama. Seluruh fasilitas pendukung, kata dia, harus dipastikan siap.
“Mulai dari gedung dan ruang belajar, asrama beserta fasilitas pendukung, ketersediaan air bersih, sanitasi, listrik, layanan kesehatan, konsumsi, keamanan hingga administrasi peserta didik harus dipastikan siap,” tegas Dewi.
Ia meminta setiap OPD menunjuk person in charge (PIC), menyusun rencana aksi, dan melakukan pengecekan lapangan secara berkala. Seluruh kekurangan diminta dituntaskan paling lambat sehari sebelum MPLS dimulai.
“Saya ingin seluruh OPD bekerja maksimal dan saling berkoordinasi. Jangan sampai ada kendala yang menghambat proses belajar para siswa. Terpenuhinya hak-hak peserta didik harus menjadi prioritas utama,” ujarnya.
Menurut Dewi, Sekolah Rakyat merupakan program jangka panjang untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu.
“Ini menjadi kebanggaan Kabupaten Pandeglang sekaligus harapan bagi anak-anak dari keluarga miskin ekstrem (Desil 1) dan keluarga miskin (Desil 2) agar memperoleh pendidikan yang layak, berkualitas, dan berkarakter,” katanya.
Ia optimistis program tersebut dapat menjadi salah satu instrumen menekan angka kemiskinan melalui peningkatan kualitas pendidikan.
Sementara itu, Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial Kemensos RI, Dewi Suhartini, mengapresiasi kesiapan Pemerintah Kabupaten Pandeglang dalam menyambut pelaksanaan MPLS.
Menurutnya, masa pengenalan lingkungan sekolah menjadi tahapan penting bagi peserta didik untuk mengenal lingkungan sekolah sekaligus beradaptasi dengan kehidupan di asrama.
“MPLS bukan sekadar pengenalan sekolah, tetapi fondasi awal dalam membentuk karakter, kedisiplinan, dan kemampuan beradaptasi peserta didik,” ujar Dewi Suhartini.
Ia berharap kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Pandeglang dan Kementerian Sosial terus diperkuat agar Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Pandeglang dapat menjadi model penyelenggaraan pendidikan yang inklusif dan berkualitas.
“Melalui kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, Sekolah Rakyat diharapkan mampu melahirkan generasi unggul yang berdaya saing sekaligus memperluas akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Kabupaten Pandeglang,” pungkasnya. (Red)
