Wagub Banten Hadiri Forum Kebangsaan Bersama Menkopolkam

JAKARTA, –Wakil Gubernur Banten Achmad Dimyati Natakusumah menghadiri silaturahmi dan buka puasa bersama Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn) Djamari Chaniago dalam Forum Kebangsaan di Parle Senayan Park, Jakarta, Minggu (15/3/2026).

Dimyati mengatakan forum tersebut mempertemukan sejumlah mantan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari berbagai periode untuk membahas penguatan bangsa di tengah dinamika zaman.

“Ini adalah forum kebangsaan yang di dalamnya terdapat para mantan pimpinan DPR. Ada yang kini berada di eksekutif, ada yang di legislatif, dan ada pula yang berada di posisi lain,” kata Dimyati.

Menurut dia, forum tersebut penting karena setiap periode pemerintahan memiliki tantangan yang berbeda. Karena itu, pengalaman para tokoh yang pernah memimpin lembaga negara dinilai dapat menjadi sumber masukan bagi pemerintah.

“Forum ini penting karena setiap zaman dan rezim memiliki dinamika yang berbeda,” ujar Dimyati.

Ia menjelaskan, para tokoh yang pernah memimpin lembaga negara memiliki pengalaman dalam merumuskan kebijakan strategis. Melalui forum ini, berbagai pandangan dihimpun untuk memberikan masukan bagi kepentingan bangsa.

Dimyati berharap forum tersebut dapat membantu pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mendorong Indonesia menjadi negara maju, bersih dari korupsi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Selain itu, forum juga menjadi ruang diskusi antara para mantan pimpinan DPR dan MPR dengan Menkopolkam terkait berbagai isu kebangsaan.

“Forum ini dihadiri mantan pimpinan DPR dan MPR yang saat ini ada yang menjabat sebagai wakil menteri, gubernur, wakil gubernur, dan lainnya. Saya hadir sebagai Wakil Gubernur Banten dari unsur eksekutif,” kata Dimyati.

Forum Kebangsaan Pimpinan MPR-DPR 1999–2024 dibentuk sebagai ruang silaturahmi strategis bagi para pimpinan kedua lembaga tersebut lintas generasi untuk merespons tantangan nasional yang semakin kompleks.

Forum ini dirancang sebagai wadah komunikasi kebangsaan yang menghimpun pengalaman, perspektif, serta pemikiran para tokoh yang pernah memimpin lembaga legislatif.

Sejak 1999, MPR dan DPR memainkan peran penting dalam transformasi demokrasi Indonesia, antara lain melalui amandemen Undang-Undang Dasar 1945, penguatan sistem presidensial, serta berbagai reformasi kelembagaan negara.

Para alumnus pimpinan lembaga tersebut dinilai memiliki pengalaman langsung dalam menghadapi berbagai krisis nasional, mulai dari krisis ekonomi pascareformasi, konflik politik, hingga dinamika konsolidasi demokrasi. (Red)