SERANG, –Periode satu tahun kepemimpinan Gubernur Banten Andra Soni dan Wakil Gubernur Dimyati Natakusumah mencatatkan capaian positif pada target indikator makro Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.
Sejumlah indikator bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.
Pada 2025, RPJMD Provinsi Banten menargetkan delapan dari sembilan indikator makro. Indikator tersebut menjadi ukuran kinerja perekonomian, sosial, dan pembangunan daerah yang setiap tahunnya dirilis Badan Pusat Statistik (BPS), meliputi Indeks Pembangunan Manusia (IPM), pertumbuhan ekonomi, tingkat pengangguran terbuka, persentase penduduk miskin, gini ratio, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), kontribusi PDRB terhadap nasional, serta Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).
Sepanjang 2025, IPM Provinsi Banten tercatat mencapai 77,25 poin. Angka itu melampaui target RPJMD sebesar 76,50 dan menempatkan Banten dalam tujuh besar nasional kategori IPM tinggi.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Banten pada 2025 mencapai 5,37 persen secara year-on-year (yoy). Capaian tersebut melampaui target RPJMD 2025 sebesar 5,20 persen. Bahkan, tren positif sudah terlihat sejak 2024 dengan realisasi 4,79 persen.
Pertumbuhan ekonomi ditopang kinerja stabil sektor industri pengolahan, konstruksi, dan pertanian sebagai motor utama. Realisasi investasi juga meningkat signifikan. Pada 2025, nilai investasi mencapai Rp 130,2 triliun, naik dibandingkan 2024 sebesar Rp 105,64 triliun.
Di bidang ketenagakerjaan, jumlah penduduk bekerja pada Februari 2025 tercatat 5,80 juta orang. Sementara angka kemiskinan terealisasi 5,51 persen, mendekati target RPJMD sebesar 5,50 persen.
PDRB per kapita Banten pada 2025 mencapai Rp 74,67 juta atau 103 persen dari target RPJMD sebesar Rp 72,35 juta. Adapun kontribusi PDRB Banten terhadap nasional mencapai 3,96 persen dari target 4 persen.
Peningkatan juga terjadi pada Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terealisasi 69,12, melampaui target 66,92.
Kinerja Tata Kelola Pemerintahan
Capaian indikator makro turut ditopang kinerja tata kelola pemerintahan. Pemerintah Provinsi Banten tercatat sembilan kali berturut-turut meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) APBD.
Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) pada 2025 meningkat menjadi 3,69 dengan kategori sangat baik. Nilai integritas pemerintah daerah melalui Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 juga mencapai 73,22.
Selain itu, berdasarkan hasil Pengukuran Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) 2025, Provinsi Banten meraih predikat “Sangat Baik”. Banten juga kembali memperoleh predikat Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik 2025 dengan skor 96,45.
Dalam evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan, Banten masuk 10 besar nasional.
Provinsi ini berada di peringkat kesembilan dari 34 provinsi dengan status kinerja tinggi, serta meraih kategori A (Sangat Baik) dalam Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik 2025. (Red)
SERANG - Ditengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemerintah Provinsi Banten berencana akan melakukan pergeseran Anggaran Pendapatan…
SERANG - Kepolisian Daerah Banten, melalui Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), berhasil membongkar kasus pengoplosan…
SERANG - Kapolda Banten Irjen Pol Hengki mengikuti acara ground breaking pembangunan Jembatan Merah Putih…
SERANG - Pemerintah Provinsi Banten dalam waktu dekat akan mengoptimalkan layanan bus shuttle untuk antar…
PANDEGLANG, –Kabar baik buat warga Pandeglang. Pemkab setempat berencana merevitalisasi Pasar Badak yang kondisinya kini…
SERANG, –Aliansi Serikat Pekerja dan Serikat Buruh (ASPSB) Kabupaten Serang menekankan pentingnya menjaga hubungan industrial…