Sekda Banten Minta Perencanaan Perumahan Rakyat Dioptimalkan

SERANG, –Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Deden Apriandhi, meminta Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi Banten mengoptimalkan perencanaan dan pembangunan perumahan rakyat.

Salah satunya dengan memulai perencanaan sejak awal tahun dan pelaksanaan fisik di triwulan pertama.

“Kalau tahun-tahun sebelumnya pembangunan fisik baru dikebut menjelang akhir tahun, ke depan harus bisa dimulai sejak triwulan pertama. Supaya hasilnya lebih maksimal dan manfaatnya cepat dirasakan masyarakat,” tegas Deden.

Arahan itu disampaikan Deden saat membuka Forum Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas PRKP Provinsi Banten di Aula Surosowan, Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B), Kota Serang, Selasa (3/2/2026).

Menurut Deden, sektor perumahan merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang wajib dipenuhi pemerintah secara layak. Karena itu, perencanaan hingga tahap pelaksanaan harus dilakukan secara matang agar proyek berjalan tepat sasaran dan sesuai target.

Selain percepatan waktu, Deden juga menekankan pentingnya kualitas pembangunan. Rumah yang dibangun harus layak huni, aman, dan nyaman, serta didukung sarana, prasarana, dan utilitas umum yang memadai.

Ia juga menyoroti persoalan kawasan kumuh yang masih menjadi pekerjaan rumah besar, baik di wilayah perkotaan maupun perdesaan. Forum OPD ini dinilai menjadi momentum penting untuk memperkuat sinergi dalam meningkatkan kualitas permukiman dan penataan lingkungan yang bersih, sehat, dan aman.

“Saya mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dan berpartisipasi mewujudkan permukiman yang layak huni, berkelanjutan, dan mampu meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Panitia Forum OPD yang juga Sekretaris Dinas PRKP Provinsi Banten, Rinto Yuwono, mengatakan forum ini bertujuan menyelaraskan program prioritas dengan usulan kabupaten dan kota, sekaligus mempertajam target kinerja.

“Peserta Forum OPD ini berjumlah 84 orang yang berasal dari perwakilan pemerintah daerah dan pemerintah pusat,” pungkasnya. (Red)