Satgas Tegur SPPG dan Yayasan Abaikan Takaran Gizi Menu MBG di Pandeglang

PANDEGLANG, –Wakil Ketua Satgas Percepatan Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pandeglang, Doni Hermawan, menegur Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pihak yayasan yang dinilai mengabaikan takaran gizi dalam penyajian menu MBG.

Teguran itu disampaikan dalam rapat kerja MBG yang diinisiasi Satgas MBG di Oproom Setda Pandeglang, Selasa (24/2/2026). Rapat tersebut menghadirkan para pengelola SPPG dan yayasan mitra Badan Gizi Nasional (BGN).

Salah satu yang mendapat teguran adalah Dapur SPPG Tenjolaya. Dapur tersebut tercatat telah dua kali menerima peringatan menyusul keluhan siswa terkait menu makanan yang disajikan.

Teguran ini merupakan tindak lanjut atas berbagai laporan mengenai fasilitas bangunan SPPG dan kualitas menu yang didistribusikan kepada penerima manfaat, mulai dari anak sekolah, anak tidak sekolah, hingga kelompok 3B di Kabupaten Pandeglang.

Rapat kerja tersebut diundang langsung oleh Ketua Satgas MBG Kabupaten Pandeglang yang juga Wakil Bupati Pandeglang, Iing Andri Supriadi.

Doni menegaskan, SPPI atau Kepala SPPG harus menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara optimal. Jika menu yang disiapkan tidak sesuai standar, maka harus ditolak.

“Jika menu makanan tidak sesuai, ya tolak. Ada ahli gizi. Saya harap semuanya bersinergi dan mematuhi aturan BGN,” ujar Doni.

Ia menekankan pentingnya ketegasan SPPI dalam menjalankan standar operasional prosedur (SOP) BGN. Setiap menu, kata dia, harus memperhatikan nilai gizi.

“Cari bahan-bahan berkualitas. Jangan sampai karena tekanan pihak tertentu justru menimbulkan masalah,” katanya.

Menurut Doni, program MBG bertujuan memastikan masyarakat, terutama anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita memperoleh asupan gizi berkualitas.

“Supaya anak-anak kita ke depan memiliki kecerdasan yang baik dan tinggi badan yang sesuai, tidak stunting. Itu tujuannya. Ini peringatan. Untuk Dapur MBG Tenjolaya sudah dua kali ditegur. Jika terulang lagi, siswa penerima akan dipindahkan ke dapur lain,” tegasnya.

Ia juga meminta SPPG melakukan evaluasi dan perbaikan menu agar tidak monoton dan tetap memenuhi standar gizi.

“Jangan hanya tempe, tahu, telur berulang. Cari variasi menu lain, tetapi gizinya tetap bisa dipertanggungjawabkan,” ujarnya.

Doni menambahkan, apabila terdapat menu MBG dengan takaran gizi yang kurang, hal itu menjadi tanggung jawab SPPI. Ia juga mengingatkan agar setiap dapur wajib memiliki tenaga ahli gizi.

“Setiap dapur harus ada ahli gizi. SPPI atau Kepala SPPG sebagai perwakilan BGN harus tegas dalam menerapkan aturan sajian menu bergizi,” katanya. (Red)