Oleh : Abi Jumaedi
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Provinsi Banten hadir dengan semangat mulia: memberikan asupan sehat untuk anak-anak sekolah di tengah angka stunting yang masih tinggi dan kesenjangan gizi yang nyata, program ini memberi harapan besar.
Namun di balik euforia, ada persoalan serius yang tak boleh diabaikan: banyak dapur penyedia makanan atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Banten belum mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Tanpa sertifikat ini, keamanan pangan yang disajikan belum terjamin.
Data Kasus di Banten
Di Kabupaten Tangerang, ada 63 SPPG yang beroperasi melayani program MBG meski belum memiliki SLHS. Penerima manfaatnya mencapai lebih dari 61 ribu orang. Artinya, ribuan anak sekolah setiap hari mengonsumsi makanan dari dapur yang belum jelas standar kebersihannya.
Situasi di tingkat provinsi pun sama. Dari target 162 SPPG yang harus sudah bersertifikat pada November 2025, hingga kini baru 6 unit saja yang lolos sertifikasi. Itu berarti lebih dari 150 dapur masih belum memenuhi standar higienis.
Sementara itu, di Kabupaten Lebak, sekitar 225 ribu siswa menjadi penerima manfaat MBG. Angka ini luar biasa besar, sekaligus menegaskan betapa serius risiko yang dihadapi jika higienitas diabaikan.
Harapan dan Risiko
Makanan bergizi bukan sekadar soal karbohidrat, protein, atau vitamin. Ia harus hadir dengan standar kebersihan yang terjamin. Tanpa higienitas, setiap piring bisa menjadi ancaman. Kontaminasi bakteri, peralatan dapur yang seadanya, hingga proses distribusi yang tidak steril berpotensi membuka pintu penyakit.
Risiko itu bukan hal kecil. Anak-anak yang seharusnya dilindungi bisa justru jatuh sakit. Ironis, bila program yang seharusnya menyehatkan justru menimbulkan masalah kesehatan baru.
SLHS Penting?
SLHS bukan sekadar formalitas. Sertifikat ini memastikan seluruh proses pengolahan makanan berjalan sesuai standar: dapur bersih, peralatan steril, bahan baku aman, hingga distribusi terjaga.
Tanpa SLHS, sulit menjamin makanan bebas dari kontaminasi bakteri seperti E. coli atau Salmonella. Satu kesalahan di satu dapur saja bisa berdampak pada ribuan anak.
Program MBG Tetap Jalan?
Program MBG dijalankan cepat karena dianggap strategis dan mendesak. Namun, kejar target penerima sering kali membuat kualitas penyedia terabaikan. Kuantitas lebih diutamakan ketimbang kualitas.
Padahal, memaksakan program berjalan tanpa jaminan higienis sama saja dengan berjudi menggunakan kesehatan anak-anak. Lebih baik sedikit terlambat, tapi aman, daripada cepat tapi berisiko.
Solusi yang Bisa Ditempuh
Agar MBG di Banten tidak menjadi bom waktu kesehatan, ada langkah yang perlu segera ditempuh:
- Percepatan Sertifikasi SLHS – Pemerintah harus menambah tim verifikasi agar seluruh SPPG segera bersertifikat.
- Pengawasan Harian Ketat – Lakukan uji sampel makanan dan inspeksi rutin.
- Transparansi Publik – Publikasikan daftar SPPG bersertifikat agar masyarakat tahu mana yang aman.
- Edukasi Penyedia dan Masyarakat – UMKM perlu pelatihan higienis, sementara orang tua ikut berperan mengawasi.
- Sanksi Tegas – Dapur yang lalai atau menyebabkan masalah kesehatan harus dihentikan kemitraannya.
Jangan Tunggu Korban
Sejauh ini, memang belum ada laporan keracunan massal akibat MBG di Banten. Namun, apakah kita harus menunggu korban dulu baru bertindak? Program sebesar ini tidak boleh berjalan setengah hati.
Gratis itu menggembirakan, tapi gratis yang higienis jauh lebih penting. Jika Banten mampu memperkuat aspek higienitas sejak dini, program MBG bisa jadi contoh keberhasilan nasional. Namun jika diabaikan, justru akan dikenang sebagai kegagalan.
Program MBG adalah investasi besar untuk masa depan generasi muda. Tetapi investasi ini akan sia-sia tanpa jaminan keamanan pangan. SLHS harus menjadi syarat mutlak, bukan pilihan.
Gratis boleh, tapi harus higienis. Karena setiap suapan yang masuk ke mulut anak-anak hari ini akan menentukan kualitas hidup mereka esok hari.
