KNPI Pandeglang Sentil Keras Dapur SPPG Diduga Ada Mark Up Anggaran hingga Intimidasi Warga

PANDEGLANG, –Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Pandeglang melontarkan kritik keras terhadap pengelolaan dapur SPPG di daerah tersebut. Program yang seharusnya memberikan manfaat bagi masyarakat itu justru dinilai tidak transparan dan berpotensi menimbulkan persoalan.

Ketua KNPI Pandeglang, Saepudin, mengungkapkan pihaknya menerima berbagai laporan dari masyarakat terkait kualitas makanan yang disediakan oleh dapur SPPG. Menu yang disajikan disebut jauh dari harapan dan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang digunakan.

“Banyak keluhan dari masyarakat. Kualitas menu dinilai buruk dan bahan makanan yang disajikan diduga tidak sebanding dengan anggaran yang dialokasikan,” kata Saepudin kepada wartawan, Jumat (6/3/2026).

KNPI juga menyoroti dugaan adanya mark up dalam pengadaan bahan baku makanan. Selain itu, penyajian menu dinilai tidak memenuhi standar gizi yang semestinya.

Tak hanya itu, transparansi dalam pengelolaan program juga dipertanyakan. Menurut KNPI, tidak ada informasi terbuka terkait komposisi menu maupun rincian biaya pada setiap paket makanan yang dibagikan kepada masyarakat.

“Seharusnya ada keterbukaan. Masyarakat berhak tahu menu yang disajikan dan bagaimana anggaran itu digunakan,” ujarnya.

Yang lebih memprihatinkan, KNPI juga menerima laporan adanya dugaan intimidasi terhadap warga yang menyampaikan kritik atau keluhan terkait pelayanan dapur SPPG.

“Kalau benar ada intimidasi terhadap masyarakat yang bersuara, itu tidak bisa dibenarkan. Kritik dari masyarakat harus dihargai,” tegas Saepudin.

KNPI Pandeglang pun mendesak pengelola dapur SPPG dan instansi terkait untuk segera melakukan evaluasi menyeluruh. Transparansi anggaran, perbaikan kualitas menu, serta mekanisme pengaduan yang aman dinilai penting untuk memperbaiki program tersebut.

Selain itu, KNPI juga meminta aparat pengawas melakukan audit terhadap penggunaan anggaran bahan baku makanan agar tidak terjadi penyimpangan.

“Program yang menggunakan anggaran publik harus dijalankan secara transparan dan akuntabel. Audit terbuka perlu dilakukan agar kepercayaan masyarakat tidak hilang,” tutupnya. (Red)