SERANG, – Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Banten, Tinawati Andra Soni, melakukan kunjungan kerja ke Pulau Tunda, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Senin (20/10/2025). Dalam kunjungan tersebut, Tinawati disambut hangat masyarakat yang menyampaikan sejumlah aspirasi terkait kebutuhan dasar, seperti listrik, layanan kesehatan, dan fasilitas pendidikan.
Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya Pemprov Banten dan TP PKK dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat di wilayah kepulauan. Sejumlah program terpadu dilaksanakan, mulai dari Gerakan Pemanfaatan Pekarangan melalui program Aku Hatinya PKK, penanganan stunting, pelatihan keterampilan, hingga bantuan sosial.
“Ini adalah bentuk kolaborasi nyata antara pemerintah daerah, lembaga sosial, dan TP PKK. Wilayah terpencil seperti Pulau Tunda harus mendapatkan perhatian dan dukungan yang layak dari pemerintah,” ujar Tinawati.
Ia menambahkan, kunjungan tersebut juga menjadi ajang untuk menjaring langsung permasalahan di lapangan. “Meski tidak semua masuk dalam ranah kebijakan PKK, kami adalah mitra strategis pemerintah yang bersinergi dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga,” tuturnya.
Dalam dialog bersama warga, Tinawati menyoroti terbatasnya akses pendidikan di Pulau Tunda. Saat ini, fasilitas pendidikan hanya tersedia hingga jenjang SMP serta satu unit PAUD. Siswa yang ingin melanjutkan ke tingkat SMA atau SMK harus menempuh pendidikan di Kota Serang dengan biaya tambahan untuk tempat tinggal.
Dari sisi kesehatan, warga juga menyampaikan kebutuhan mendesak akan ambulans laut. Saat ini, kapal penumpang dari Pulau Tunda ke Karangantu hanya beroperasi tiga kali sepekan, sehingga menyulitkan pasien rujukan, termasuk ibu hamil berisiko atau jenazah warga yang wafat di rumah sakit.
Tinawati juga mengajak masyarakat untuk mengoptimalkan pemanfaatan lahan pekarangan sebagai sumber pangan keluarga. “Pemanfaatan pekarangan bisa mendukung pemenuhan gizi dan menjadikan keluarga lebih mandiri dalam penyediaan pangan,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa seluruh kegiatan ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan keluarga melalui peningkatan keterampilan dan penghasilan. “Semua ini tidak akan berhasil tanpa dukungan masyarakat. Karena itu, semangat gotong royong dan kebersamaan harus terus dijaga. Insya Allah, Pulau Tunda akan semakin sehat, sejahtera, dan menjadi kebanggaan kita semua,” kata Tinawati.
Kepala Desa Wargasara, Hasim, mengungkapkan bahwa sebagian besar warga Pulau Tunda berprofesi sebagai nelayan. Koperasi Merah Putih telah dibentuk sebagai wadah ekonomi masyarakat. Namun, kebutuhan listrik masih menjadi tantangan utama.
“Sejak saya lahir, masyarakat Pulau Tunda belum pernah merasakan listrik menyala 24 jam. Saat ini kami hanya mengandalkan genset yang menyala 12 jam setiap malam, dengan kebutuhan 220 liter solar per malam. Itu pun tanpa subsidi,” jelas Hasim.
Menurut dia, warga kerap melakukan iuran bersama dan mendapat bantuan dari desa saat dana tidak mencukupi.
Warga juga berharap adanya pendampingan dari pemerintah dalam pengelolaan sampah rumah tangga. Saat ini, sampah masih dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) dan dibakar secara sederhana. Masyarakat berharap adanya program yang dapat mengubah sampah menjadi bahan bernilai ekonomis.
Dalam kesempatan itu, TP PKK Provinsi Banten juga menyalurkan sejumlah bantuan. Di antaranya: 200 bibit cabai, 50 bibit jahe, dan 50 bibit kunyit untuk 20 anggota PKK Desa Pulau Tunda, Bantuan pencegahan stunting bagi 30 ibu hamil dan balita, Bantuan alat bantu berupa kacamata baca, tongkat lansia, dan kursi roda, 50 paket Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting (Genting), 165 paket pangan berisi daging dan sembako untuk keluarga berisiko stunting.
Sebanyak 35 peserta juga mengikuti pelatihan pemberdayaan ekonomi perempuan melalui tata boga, dengan materi pembuatan dimsum dan nugget.
Turut mendampingi dalam kunjungan tersebut perwakilan dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Banten, di antaranya: Dinas Kelautan dan Perikanan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinas Pengendalian Penduduk dan KB (DP3AKKB), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD), Dinas Sosial, Dinas Ketahanan Pangan, serta Baznas Provinsi Banten. (Den)
