Keselamatan Jadi Prioritas, SDABMBK Tangsel Tingkatkan Kompetensi Aparatur Lewat Sertifikasi K3

TANGERANG SELATAN – Pembangunan infrastruktur bukan hanya soal jalan yang mulus, drainase yang berfungsi, atau gedung yang berdiri kokoh. Di balik setiap proyek, ada tanggung jawab besar untuk memastikan seluruh proses berlangsung secara aman bagi para pekerja maupun masyarakat.

Berangkat dari komitmen tersebut, Pemerintah Kota Tangerang Selatan melalui Dinas Sumber Daya Air, Bina Marga dan Bina Konstruksi (SDABMBK) terus memperkuat budaya keselamatan kerja dengan meningkatkan kompetensi aparatur di tingkat wilayah. Sebanyak 61 aparatur dari unsur Seksi Ekonomi dan Pembangunan (Ekbang) kelurahan dan kecamatan mengikuti Pelatihan dan Uji Kompetensi Supervisor Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Konstruksi yang digelar di Gedung Dinas SDABMBK, Perkantoran Lengkong Wetan.

Pelatihan ini menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah memastikan pembangunan berjalan sesuai standar keselamatan. Aparatur yang selama ini berperan melakukan monitoring pembangunan di wilayah diharapkan mampu memahami prinsip-prinsip K3 sehingga dapat mengawasi pelaksanaan pekerjaan konstruksi secara lebih optimal.

Sekretaris Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Rosi Yuliandi, mengatakan kompetensi K3 kini menjadi kebutuhan penting bagi aparatur yang terlibat dalam penyelenggaraan pembangunan.

“Kami berharap seluruh peserta dapat mengikuti kegiatan ini dengan sungguh-sungguh. Kompetensi K3 menjadi bekal penting untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman, dan kemampuan pengawasan di lapangan terhadap penyelenggaraan jasa konstruksi di wilayah masing-masing,” ujarnya.

Untuk memperkuat kualitas pembelajaran, SDABMBK menghadirkan narasumber dari kalangan profesional dan lembaga sertifikasi nasional, di antaranya Fernando Panjaitan dari LSP GATAKI, Dr. Ir. Michael Sofian Tanuhendrata, M.PM., M.M. dari Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), serta Puguh Budianto, S.Sos, Pembina Jasa Konstruksi Ahli Muda Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta Kementerian Pekerjaan Umum.

Kepala Bidang Jasa Konstruksi Dinas SDABMBK Kota Tangerang Selatan, Mahyudin Mahmud, menjelaskan bahwa peningkatan kapasitas sumber daya manusia konstruksi merupakan bagian dari pembinaan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Menurutnya, aparatur di tingkat kelurahan dan kecamatan memiliki posisi strategis karena berinteraksi langsung dengan berbagai kegiatan pembangunan sehingga perlu memahami standar keselamatan konstruksi secara menyeluruh.

“Karena berada di tingkat wilayah, mereka perlu memahami standar keselamatan konstruksi agar mampu melakukan pengawasan yang lebih baik dan memberikan edukasi kepada para pelaksana pekerjaan,” jelas Mahyudin.

Pelaksanaan sertifikasi ini mendapat apresiasi dari Balai Jasa Konstruksi Wilayah III Jakarta. Puguh Budianto menilai langkah Pemerintah Kota Tangerang Selatan yang memberikan sertifikasi hingga menyasar aparatur tingkat kelurahan merupakan inovasi yang masih jarang dilakukan oleh pemerintah daerah lain.

Menurutnya, sertifikasi menjadi fondasi awal dalam membangun profesionalisme aparatur sehingga kualitas pembangunan dapat terus meningkat seiring dengan meningkatnya kompetensi sumber daya manusianya.

Sementara itu, perwakilan LSP GATAKI, Deni Ihwanudin Firdaus, menjelaskan bahwa proses sertifikasi dilaksanakan berdasarkan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Nomor 350 Tahun 2014 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi.

Peserta tidak hanya mengikuti pembelajaran teori, tetapi juga menjalani asesmen melalui verifikasi administrasi, observasi lapangan, hingga wawancara kompetensi oleh asesor yang telah tersertifikasi. Dari hasil asesmen, sebagian besar peserta dinilai memiliki kesiapan yang baik karena telah terbiasa melakukan pengawasan kegiatan pembangunan di wilayah masing-masing.

Salah seorang peserta, Aris dari Seksi Ekonomi dan Pembangunan Kelurahan Jombang, mengaku pelatihan tersebut memberikan pemahaman baru mengenai identifikasi risiko dan penerapan K3 dalam pekerjaan konstruksi.

“Melalui pelatihan ini kami menjadi lebih memahami bagaimana mengidentifikasi potensi risiko dan pentingnya penerapan K3 dalam setiap pekerjaan konstruksi di wilayah kami,” katanya.

Melalui pelatihan dan sertifikasi ini, Pemerintah Kota Tangerang Selatan berharap budaya keselamatan kerja semakin mengakar dalam setiap proses pembangunan. Dengan aparatur yang memiliki kompetensi K3, pengawasan proyek di tingkat kelurahan dan kecamatan diharapkan semakin efektif sehingga pembangunan tidak hanya menghasilkan infrastruktur yang berkualitas, tetapi juga memberikan perlindungan bagi seluruh pihak yang terlibat.

Bagi Pemerintah Kota Tangerang Selatan, investasi pembangunan tidak semata diwujudkan melalui beton, aspal, maupun bangunan fisik. Yang jauh lebih penting adalah membangun sumber daya manusia yang profesional, kompeten, dan menjadikan keselamatan sebagai budaya kerja. Dari sanalah pembangunan yang aman, berkualitas, dan berkelanjutan dapat benar-benar terwujud.