Isu Gaji DPRD Kota Tangerang Tuai Kritik, Mahasiswa Siap Turun Aksi

Pengamat: kritik wajar, perlu kajian dan transparansi

KOTA TANGERANG – Isu besarnya gaji dan tunjangan anggota DPRD Kota Tangerang menuai kritik. Sejumlah mahasiswa menyatakan siap turun aksi untuk menuntut kajian ulang Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 15 Tahun 2025 yang menjadi dasar pemberian tunjangan tersebut.

Mereka menilai dana yang dialokasikan untuk DPRD terlalu besar dan sebaiknya diprioritaskan pada pendidikan, kesehatan, atau bantuan sosial. Polemik ini pun menimbulkan perdebatan di masyarakat, terutama terkait beban APBD dan rasa keadilan publik di tengah kebutuhan sosial yang masih tinggi.

Direktur Eksekutif Kajian Politik Nasional (KPN), Adib Miftahul, menilai kritik mahasiswa dapat dipahami sebagai bentuk kontrol terhadap kebijakan. Namun, ia menegaskan besaran gaji dan tunjangan DPRD tidak sepenuhnya ditentukan oleh pemerintah kota.

“Secara regulasi, gaji dan tunjangan DPRD diatur lewat PP dan Permendagri. Perwal hanya sifatnya teknis, jadi kalau minta dicabut itu tidak sederhana. Tidak ujug-ujug Pemkot DPRD bisa menentukan sendiri aturan gaji ini. Ada asistensi ke Propinsi hingga ke Pusat,” jelasnya, Minggu (7/9/2025).

Adib berharap adanya kajian agar besaran gaji dan tunjangan dewan sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab.

“Kalau perlu dikaji ulang, sehingga gaji dan tunjangan dewan bisa sesuai dengan beban dan tanggung jawab mereka,” ujarnya.

“Atau pemerintah pusat bisa juga membuat aturan terkait standarisasi gaji dan tunjangan dewan sehingga tidak kesenjangan antar daerah,” imbuhnya.

Ia juga mengingatkan bahwa persoalan ini dapat memengaruhi kepercayaan publik terhadap DPRD maupun pemerintah daerah jika tidak dikelola dengan baik.

“Persepsi publik penting. Walaupun secara persentase belanja DPRD kecil dibandingkan total APBD, angkanya tetap terlihat besar bagi masyarakat. Karena itu DPRD harus lebih aktif menjelaskan ke publik, lebih transaparan dan partisipatif,” katanya.

Menurut Adib, fokus utama tidak hanya pada nominal, tetapi juga pada kinerja DPRD dan transparansi anggaran.

“Kalau tunjangan besar tapi kinerja tidak dirasakan publik, kritik akan semakin kuat. Maka, solusinya adalah keterbukaan data dan evaluasi kinerja, bukan sekadar saling menyalahkan,” tegasnya.

Dalam APBD Kota Tangerang, belanja DPRD disebut hanya sekitar lima persen. Mayoritas anggaran difokuskan pada pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan pelayanan publik. Meski demikian, angka tunjangan DPRD tetap menjadi sorotan masyarakat.