Gubernur Andra Soni Tegaskan SPMB Transparan, Panitia Kini Berani Tolak Titipan Siswa

LEBAK, –Panitia Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) di SMA Negeri se-Provinsi Banten mengaku lebih nyaman menjalankan proses penerimaan siswa tahun ini. Transparansi sistem dan ketegasan Gubernur Banten Andra Soni dinilai membuat panitia lebih percaya diri menolak segala bentuk intervensi maupun praktik titip-menitip calon siswa.

Hal itu disampaikan Ketua Panitia SPMB SMAN 1 Rangkasbitung, Wiwit Keswari, saat berdialog dengan Gubernur Banten Andra Soni di SMAN 1 Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Senin (22/6/2026).

Menurut Wiwit, pelaksanaan SPMB tahun ini berjalan lebih baik dibanding tahun sebelumnya karena seluruh proses dilakukan secara transparan dan akuntabel.

“Semua sudah sangat transparan dan akuntabel. Tidak ada yang bisa main-main karena sistemnya akan menolak,” kata Wiwit.

Meski demikian, ia mengaku masih menerima permintaan dari sejumlah pihak yang berharap bisa membantu meloloskan calon siswa ke SMAN 1 Rangkasbitung. Namun, seluruh permintaan tersebut ditolaknya.

“Saya persilakan mendaftar melalui sistem dan jalur yang tersedia. Kalau ada yang belum jelas, bisa konsultasi ke petugas sekolah atau melalui hotline yang sudah kami sosialisasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala SMAN 1 Rangkasbitung Heri Fasa mengatakan sekolahnya menyediakan kuota sebanyak 214 siswa yang terbagi dalam enam rombongan belajar (rombel). Hingga saat ini, jumlah pendaftar telah mencapai sekitar 350 orang.

Pada jalur domisili lingkungan, tercatat 84 pendaftar untuk kuota 43 siswa. Adapun jalur domisili wilayah mencakup Kecamatan Rangkasbitung, Cibadak, dan Karanganyar.

“Saat ini yang masih berproses adalah jalur afirmasi. Dari kuota 63 siswa, baru 15 yang mendaftar. Setelah itu akan dibuka jalur prestasi akademik, nonakademik, dan terakhir perpindahan tugas orang tua,” kata Heri.

Bagi calon siswa yang tidak lolos seleksi, pihak sekolah menyarankan untuk melanjutkan pendidikan ke sekolah swasta yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi Banten melalui Program Sekolah Gratis, seperti SMA Al Azhar, SMA PGRI, dan SMA Al Hidayah.

“Tahun ini jumlah pendaftar lebih banyak dibanding tahun sebelumnya,” ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Andra Soni mengapresiasi integritas panitia SPMB yang tetap berpegang pada aturan meski mendapat berbagai bentuk tekanan dan intervensi.

Ia bahkan meminta panitia melaporkan apabila ada pejabat maupun aparatur sipil negara (ASN) yang mencoba memengaruhi proses penerimaan siswa.

“Kalau ada pejabat atau ASN yang melakukan intervensi, laporkan langsung kepada saya. Nanti akan saya tindak,” tegas Andra.

Menurutnya, komitmen menciptakan SPMB yang transparan dan akuntabel telah menjadi prioritas sejak awal masa kepemimpinannya sebagai gubernur.

Selain itu, Pemprov Banten juga telah menyiapkan Program Sekolah Gratis yang melibatkan sekitar 801 sekolah swasta serta tambahan 10.000 kuota untuk jenjang Madrasah Aliyah.

“Program Sekolah Gratis ini merupakan upaya mewujudkan pendidikan yang merata dan berkeadilan. Jangan sampai ada intervensi yang menghilangkan hak siswa yang seharusnya diterima,” katanya.

Andra menegaskan tidak ada pihak yang boleh mencampuri proses seleksi, termasuk dirinya sebagai gubernur.

“Siapa pun tidak boleh intervensi, termasuk gubernur. Semua harus mengikuti sistem dan aturan yang sudah ditetapkan,” ujarnya.

Dukungan terhadap kebijakan tersebut juga disampaikan Ketua DPRD Banten Fahmi Hakim. Ia menegaskan DPRD Banten siap mendukung langkah Pemprov Banten dalam mewujudkan akses pendidikan yang adil bagi seluruh masyarakat.

“Ini niat yang sangat baik dan seluruh pihak harus mendukungnya,” kata Fahmi. (Red)