SERANG, – Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten, Selasa (31/3/2026).
Dalam laporannya, ia mengungkapkan bahwa sejumlah indikator makro pembangunan di Provinsi Banten menunjukkan tren positif sepanjang 2025.
Andra menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banten mencapai 77,25 atau meningkat 0,90 poin. Angka ini berada di atas rata-rata nasional sebesar 75,90 dan menempatkan Banten dalam tujuh besar nasional kategori IPM tinggi.
“IPM terbentuk dari dimensi umur panjang dan sehat, pengetahuan, serta pengeluaran per kapita. Untuk menjaga pertumbuhan tersebut, diperlukan sinergi antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan kota,” ungkap Andra.
Dari sisi ekonomi, pertumbuhan Banten tercatat sebesar 5,37 persen secara kumulatif. Sektor industri pengolahan menjadi penyumbang terbesar dengan kontribusi lebih dari 30 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Pada 2025, PDRB per kapita Banten mencapai Rp74,67 juta dengan kontribusi terhadap ekonomi nasional sebesar 3,96 persen.
Menurut Andra, capaian ini mencerminkan peningkatan pendapatan masyarakat yang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi yang solid. Konsumsi rumah tangga masih menjadi pendorong utama aktivitas ekonomi di wilayah tersebut.
Sementara itu, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menurun menjadi 6,63 persen dari sebelumnya 7,02 persen pada Februari 2024. Penurunan ini didorong oleh penguatan pendidikan vokasi, penambahan SMK, pelatihan tenaga kerja, serta pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif.
Di sisi lain, angka kemiskinan di Banten juga menunjukkan tren penurunan dalam tiga tahun terakhir. Pada 2023 sebesar 6,17 persen, turun menjadi 5,70 persen pada 2024, dan kembali menurun menjadi 5,51 persen pada 2025.
“Capaian tersebut lebih rendah dibandingkan angka nasional sebesar 8,47 persen,” kata Andra.
Ia menambahkan, penurunan kemiskinan dipengaruhi berbagai program intervensi, seperti pemberdayaan masyarakat, pembangunan infrastruktur, penanganan kawasan kumuh, penyediaan rumah layak huni, serta bantuan sosial dan dana desa.
Untuk ketimpangan pendapatan, rasio gini Banten tercatat sebesar 0,312 dan dinilai masih dalam kategori aman. Angka ini lebih baik dibandingkan rasio gini nasional tahun 2024 sebesar 0,375.
Adapun tingkat inflasi Banten pada 2025 sebesar 2,74 persen dan dinilai terkendali. Sementara Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) mencapai 69,12, melampaui target 66,92 dengan capaian kinerja 103,2 persen dan masuk kategori sedang.
“Andra menegaskan, IKLH ditentukan oleh kualitas udara, air, air laut, dan tutupan lahan,” ujarnya. (Red)
