BPS Mulai Sensus Ekonomi 2026, Rumah Bupati Pandeglang Ikut Didata

PANDEGLANG, –Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pandeglang mulai menggelar Sensus Ekonomi (SE) 2026. Sebagai bagian dari pendataan nasional tersebut, petugas sensus turut mendatangi rumah Bupati Pandeglang Dewi Setiani.

Kepala BPS Pandeglang Achmad Widijanto mengatakan, Sensus Ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali untuk memotret kondisi dan perkembangan perekonomian masyarakat.

“Sebelumnya BPS melaksanakan Sensus Penduduk pada 2020 dan Sensus Pertanian pada 2023. Tahun ini giliran Sensus Ekonomi yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia,” kata Achmad Widijanto kepada wartawan, Kamis (18/6/2026) di kantornya.

Menurut dia, seluruh tahapan pelaksanaan sensus, mulai dari jadwal, mekanisme hingga rekrutmen petugas, ditetapkan oleh BPS pusat.

Untuk mendukung kegiatan tersebut, BPS Pandeglang merekrut 272 petugas lapangan. Mereka berasal dari calon mitra statistik yang telah melalui proses seleksi administrasi, tes potensi, dan wawancara.

Achmad mengungkapkan, hampir 2.000 orang mendaftar sebagai calon petugas sensus tahun ini. Setelah melalui tahapan seleksi, sekitar 500 orang dinyatakan memenuhi syarat.

“Petugas yang direkrut minimal lulusan SMA dan tidak berstatus ASN maupun PPPK sesuai aturan yang ditetapkan pusat,” ujarnya.

Di Pandeglang, sensus akan menjangkau seluruh rumah tangga dan pelaku usaha yang tersebar di 35 kecamatan. Pendataan dilakukan hingga tingkat RT, termasuk kawasan pasar dan lokasi usaha nonpermukiman.

Terkait pendataan di rumah Bupati Dewi Setiani, Achmad menegaskan bahwa proses tersebut dilakukan dalam kapasitas sebagai warga masyarakat, bukan sebagai kepala daerah.

“Tadi malam petugas melakukan pendataan di rumah Ibu Bupati yang berada di belakang Pendopo. Yang didata adalah rumah tangga yang tinggal di sana, sama seperti warga lainnya,” jelasnya.

Melalui sensus ini, petugas akan menghimpun berbagai informasi terkait kegiatan usaha, mulai dari jenis usaha, jumlah tenaga kerja, omzet, produksi, pendapatan hingga pengeluaran. Seluruh data yang dikumpulkan dijamin kerahasiaannya sesuai ketentuan perundang-undangan.

Saat ini, BPS mencatat terdapat sekitar 180 ribu unit usaha di Kabupaten Pandeglang, mulai dari usaha besar, menengah, hingga usaha mikro seperti pedagang keliling dan tukang ojek.

Achmad menilai hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi dasar penting bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan pembangunan ekonomi daerah, termasuk melihat potensi usaha dan tingkat penyerapan tenaga kerja.

“Saat ini struktur ekonomi Pandeglang masih didominasi sektor pertanian dengan kontribusi sekitar 36 persen. Berbeda dengan wilayah industri seperti Tangerang, perekonomian Pandeglang masih bertumpu pada sektor pertanian,” tutupnya. (Red)