SERANG, – Pemerintah Provinsi Banten dan Pemerintah Provinsi Bengkulu menandatangani kesepakatan bersama mengenai pengembangan potensi daerah dan peningkatan pelayanan publik. Penandatanganan berlangsung di Pendopo Gubernur Banten, Jumat (24/10/2025).
Gubernur Banten Andra Soni menegaskan pentingnya membangun semangat kolaborasi sebagai budaya kerja pemerintahan daerah. Ia menilai, penguatan kerja sama antarpemerintah daerah menjadi langkah strategis menghadapi berbagai tantangan, mulai dari digitalisasi, dinamika sosial-ekonomi, hingga meningkatnya tuntutan transparansi publik.
“Kita jadikan semangat kolaborasi sebagai budaya kerja pemerintahan daerah. Mari kita ubah paradigma dari bekerja sendiri menjadi bekerja bersama,” ujar Andra Soni.
Menurut Andra, tata kelola pemerintahan yang kolaboratif akan memastikan kebijakan daerah disusun berdasarkan data dan kebutuhan masyarakat. Prinsip transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi, katanya, harus menjadi landasan dalam setiap kebijakan publik.
“Sinergi lintas sektor dan lintas wilayah perlu diperkuat agar hasilnya memberi manfaat langsung bagi masyarakat,” tuturnya.
Ia menambahkan, kerja sama antardaerah juga menjadi momentum untuk saling bertukar pengalaman dan berbagi praktik terbaik. Setiap daerah, lanjutnya, dapat menerapkan pengalaman tersebut sesuai dengan karakteristik dan potensi masing-masing.
“Kerja samanya beragam. Nantinya akan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait untuk meningkatkan pemanfaatan potensi daerah serta memperkuat pelayanan publik,” kata Andra.
Lebih lanjut, Gubernur menjelaskan bahwa Banten memiliki potensi besar di berbagai sektor, mulai dari sumber daya manusia, ekonomi kreatif, industri, pariwisata, hingga pertanian. Namun, potensi tersebut, katanya, tidak akan maksimal tanpa adanya sinergi lintas sektor dan wilayah.
“Karena itu, Pemerintah Provinsi Banten terus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan yang kolaboratif melalui berbagai langkah nyata,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Bengkulu Helmi Hasan mengapresiasi langkah pembangunan yang dilakukan Pemerintah Provinsi Banten. Ia menilai, di tengah upaya efisiensi anggaran, Banten tetap memperhatikan pembangunan hingga ke tingkat desa.
“Di tengah efisiensi, Pemprov Banten masih mampu membangun infrastruktur hingga ke desa-desa. Karena itu saya membawa Kepala Dinas PUPR Bengkulu untuk belajar ke sini,” ungkap Helmi.
Helmi menambahkan, sebelum berkunjung ke Banten, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke sejumlah provinsi lain, seperti Sumatera Utara, Sumatera Selatan, dan Lampung. Namun, menurutnya, Banten memiliki keunggulan tersendiri.
“Banten adalah provinsi yang maju, baik dari segi ekonomi maupun tata kelola pemerintahan. Kami ingin belajar bagaimana Banten mampu mengelola anggaran dan menjalankan program pembangunan di tengah efisiensi yang dilakukan,” ujarnya.
Kegiatan penandatanganan kesepakatan tersebut turut dihadiri sejumlah kepala organisasi perangkat daerah (OPD) dari kedua provinsi. (Red)
