Anggota DPRD Pandeglang Soroti Papan Proyek Konsolidasi, Sebut Informasinya Bikin Bingung

PANDEGLANG, – Anggota DPRD Kabupaten Pandeglang dari Fraksi PPP, H. Rusmiyadi, menyoroti papan informasi proyek infrastruktur yang bersumber dari program pokok pikiran (pokir) dewan. Menurutnya, informasi pada papan proyek tersebut tidak lengkap sehingga membingungkan masyarakat maupun anggota DPRD saat melakukan pengawasan.

Hal itu disampaikan Rusmiyadi dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Pandeglang yang dipimpin Sekretaris Daerah (Sekda) Asep Rahmat di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (29/7/2026).

Rusmiyadi mengaku menemukan sejumlah papan proyek yang hanya mencantumkan keterangan “program konsolidasi” tanpa menjelaskan secara rinci jenis pekerjaan, volume, maupun nilai anggaran.

“Saya melihat langsung di lapangan. Di papan proyek hanya tertulis program konsolidasi. Lebarnya berapa, panjangnya berapa, jenis pekerjaannya apa, sampai nilai anggarannya juga tidak dicantumkan. Ini tentu membingungkan masyarakat maupun anggota dewan yang melakukan pengawasan,” ujar Rusmiyadi.

Ia meminta Sekda Asep Rahmat menyampaikan kepada seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) pelaksana agar memperbaiki format papan proyek sehingga informasi yang disajikan lebih transparan dan mudah dipahami masyarakat.

Menurut Rusmiyadi, papan proyek seharusnya memuat informasi secara lengkap, mulai dari jenis pekerjaan, volume, hingga besaran anggaran. Dengan begitu, publik dapat mengetahui pekerjaan yang sedang dilaksanakan sekaligus memudahkan proses pengawasan.

“Kalau misalnya pekerjaan paving block sepanjang 100 meter dengan anggaran tertentu, itu harus ditulis secara jelas. Jangan hanya dicantumkan satuan atau nama programnya saja. Format seperti sekarang kurang elok dan menyulitkan pengawasan,” tegasnya.

Rusmiyadi berharap Pemerintah Kabupaten Pandeglang segera mengevaluasi teknis pemasangan papan proyek agar seluruh pekerjaan yang dibiayai APBD dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat.

Sementara Kepala OPD terkait di Pemkab Pandeglang maupun Sekretaris Daerah (Sekda) Asep Rahmat belum bisa dimintai keterangan terkait hal tersebut. (Red)